REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Distribusi jagung perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah agar stok yang ada bisa sesuai dengan kebutuhan industri. Saat ini di beberapa daerah petani mulai memanen jagung.
Akhir pekan lalu Kementerian Pertanian melakukan safari untuk menyaksikan panen jagung secara serentak di 7 kabupaten di Jawa Timur, yakni di Tuban, Lamongan, Lumajang, Jember, Kediri, Mojokerto, dan Pasuruan. Panen dilakukan petani di areal ladang jagung seluas 5.000 hektare.
"Panen (jagung) ini menunjukkan bahwa stok jagung melimpah dan kita memang surplus," ujar Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian, Agung Hendriadi.
Peternak pun mengaku tidak menutupi kenyataan memang ada panen di sejumlah lokasi secara sporadis. Namun, Peternak Ayam Petelur di Bandung, Jawa Barat, Awan Sastrawijaya, mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan distribusi stoknya. Kestabilan pasokan jagung perlu diperhatikan agar ada kesesuaian antara demand dan supply.
"Nah ini yang ke depan harus dipikirkan juga. Bisa diimbangi antara pasokan dan permintaan," ujar pengurus Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) Petelur Nasional (PPN) ini.
Cara paling mudah dan bisa dilakukan dalam waktu dekat, Agung menimpali, pemerintah menugaskan Bulog ataupun BKP dalam mendistribusikan jagung ke daerah pelosok. "Tahun depan ide ini akan diajukan karena saat ini masih dalam tahap perundingan," kata Agung mengungkapkan.
Menurut Agung, rapat koordinasi terbatas (Rakortas) tidak diperlukan karena anggaran yang digunakan merupakan milik Kementan. Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) pun tidak diperlukan karena anggaran distribusi ini merupakan hal darurat. "Hanya pada saat emergency saja. Kalau nggak ada masalah, ya, nggak usah dikeluarin uang," kata dia.
Cara ini telah diterapkan di Maluku Utara. Di sana, Agung melanjutkan, seluruh produksi kurang namun disediakan anggaran APBD untuk mendistribusikan bahan makanan dari sentra produksi ke wilayahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika