REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hadi Sucahyono mengatakan, prioritas dalam pembangunan infrastruktur adalah pilihan yang logis bagi pemerintah. Sebab, menurut dia, pembangunan infrastruktur juga memberikan kontribusi pada berbagai perbaikan kondisi nasional.
"Menempatkan infrastruktur dalam posisi prioritas kebijakan pembangunan nasional merupakan pilihan yang logis dan strategis," kata Hadi Sucahyono dalam rilis di Jakarta, Senin (19/11).
Ia mengingatkan saat ini, salah satu indikator yakni daya saing Indonesia dalam konteks global terus membaik, yaitu berada pada peringkat 45 dari 140 negara yang pada tahun sebelumnya berada di peringkat 47. "Dalam hal ini, infrastruktur yang handal merupakan salah satu kunci utama dalam meningkatkan daya saing Indonesia," tuturnya.
Hal tersebut, lanjutnya, juga alasan segenap upaya yang dicurahkan secara terus menerus adaah membangun infrastruktur. hal itu bukan karena keinginan untuk bermewah-mewahan, tetapi semata-mata untuk memenuhi kebutuhan dan sekaligus mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain yang telah lebih dahulu membangun infrastrukturnya.
Hadi juga menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur yang terus diupayakan untuk membangun pondasi bagi lompatan kemajuan di masa depan yang akan dipelopori oleh generasi muda Indonesia.
Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur pada kesempatan Leader Retreat dan Working Lunch dalam rangkaian KTT APEC 2018 di Papua Nugini. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang turut menyaksikan pertemuan yang dihelat di APEC Haus, Port Moresby, Ahad (18/11), mengatakan, Presiden Jokowi ketika berbicara masalah pembangunan, maka infrastruktur menjadi salah satu kunci utama.
"Kita tahu, pada saat kita bicara mengenai infrastruktur, maka tidak mungkin kita menutupnya dari anggaran pemerintah saja. Oleh karena itu perlu inovasi," ujar Menlu RI.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa belanja infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR turut menggeraikkan sektor rill di berbagai daerah. "Belanja infrastruktur juga akan mendistribusikan uang ke daerah. Untuk itu, realisasi belanja infrastruktur PUPR juga harus dirasakan langsung manfaatnya, terutama meningkatkan daya beli masyarakat kecil yang merata hingga pelosok desa di seluruh Indonesia," ucap Menteri PUPR.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
