REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat (AS) pada Senin (5/11) memberlakukan kembali sanksi-sanksi yang membidik sektor perminyakan, perbankan dan transportasi Iran. AS juga mengancam akan mengambil tindakan tambahan untuk menghentikan kebijakan-kebijakan Iran yang tak sah.
Langkah-langkah yang dituding Iran sebagai perang ekonomi dan berjanji akan menentangnya itu merupakan bagian dari usaha lebih luas Presiden AS Donald Trump untuk mengekang program-program nuklir dan peluru kendali Teheran. Selain juga ditujukan untuk menghapus pengaruh Iran di Timur Tengah, terutama dukungannya terhadap kelompok-kelompok sekutunya di Suriah, Yaman dan Libanon.
Langkah-langkah Trump itu menyasar sumber utama penghasilan Iran, yakni ekspor minyaknya dan juga sektor keuangannya. Dengan diberlakukannya sanksi baru ini maka 50 bank Iran dan anak-anak perusahaannya terlarang untuk melakukan transaksi dengan bank-bank asing yang memiliki akses kepada sistem keuangan AS.
Pemberlakuan kembali sanksi-sanksi itu dipicu oleh keputusan Trump pada 8 Mei untuk mundur dari perjanjian nuklir Iran tahun 2015, yang dirundingkan dengan lima kekuatan lain dunia dalam pemerintahan Presiden Barack Obama yang berasal dari Partai Demokrat. Perjanjian tersebut telah menyingkirkan banyak sanksi AS dan kekuatan ekonomi lain dunia dari Iran sebagai imbalan atas komitmen Teheran mengurangi program nuklirnya.
Sanksi ekonomi AS untuk Iran.
Trump mengecam perjanjian tersebut karena pembatasan waktu atas beberapa kegiatan nuklir Iran, dan juga atas kegagalannya menangani kegiatan lain Iran yang tak disukai AS.
Dengan meninggalkan perjanjian tersebut dan memberlakukan sanksi-sanksi yang telah dicabutnya serta menambah sanksi-sanksi baru, AS mempertaruhkan tekanan ekonomi itu akan memaksa Iran mengubah sikapnya dan setuju dengan perjanjian baru, yang lebih menerapkan pembatasan.
"Rezim Iran punya satu pilihan, berubah 180 derajat dari kebijakannya yang tak sah dan bertindak seperti negara normal, atau negara itu ingin melihat ekonominya hancur berantakan," kata Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo kepada wartawan.
"Kami berharap perjanjian dengan Iran dapat dibuat. Musuh itu menyasar ekonomi kami, sasaran utama sanksi ialah rakyat kami. Ini perang ekonomi terhadap Iran," papar Pompeo.
Ketika beribicara sebelum Pompeo merinci sanksi-sanksi AS itu, Presiden Iran Hassan Rouhani menuding AS menyasar rakyat biasa Iran dan mengatakan negaranya akan menemukan cara untuk terus menjual minyak dan mematahkan sanksi-sanksi tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika