REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) saat ini tengah mempersiapkan pengambilalihan layanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS) dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan, siap memperkuat pelayanan OSS guna meningkatkan jumlah investasi di Indonesia.
"Kami sedang bersiap-siap mengambil alih OSS dari Kemenko Perekonomian," kata Thomas di Jakarta, Selasa (30/10).
Thomas mengatakan, Menteri Keuangan dan Badan Anggaran DPR telah menyepakati tambahan anggaran Rp 100 miliar untuk operasional OSS di BKPM. Meski, ujarnya, nominal yang dikabulkan tersebut masih berada di bawah pengajuan BKPM.
"Permohonan kami Rp 200 miliar per tahun secara permanen supaya bisa menjalankan OSS secara layak dan pantas," kata Thomas.
Untuk diketahui, operasional OSS sementara ditangani oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian hingga menunggu kesiapan BKPM. OSS resmi diluncurkan pada Juli 2018 dan BKPM diberikan waktu selama kurang lebih enam bulan untuk mengambil alih operasionalnya.
"Kami simpulkan, kami perlu segera bergerak ambil alih OSS karena saya kira sudah cukup diketahui masyarakat OSS ini jauh dari mulus, banyak sekali kendala. Kami akan genjot sekuat tenaga untuk bisa membenahi masalah yang terjadi soal OSS," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
