REPUBLIKA.CO.ID, SAMARINDA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan mendiskusikan persoalan BPJS Kesehatan dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Ia mengaku sudah mengetahui kunci persoalan terkait BPJS karena telah memiliki pengalaman sejak menjabat sebagai wali kota di Solo dan gubernur di DKI Jakarta.

"Mengenai BPJS, saya sudah tahu semuanya. Tapi nanti saya akan ajak bicara, ini masalah manajemen. Inilah yang perlu kita perbaiki," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berpidato sebelum meresmikan Muktamar IDI ke-30 dan Ikatan Istri Dokter Indonesia (IIDI) ke-21 di Samarinda Convention Hall di Kota Samarinda, Kamis (25/10).

Presiden mengaku sudah banyak berdiskusi dan belajar dari para dokter yang kemudian menjadi sahabatnya dalam perihal menyangkut asuransi kesehatan untuk rakyat. "Karena sejak di Solo dulu saya memiliki yang namanya Kartu Sehat, di Jakarta kita memiliki Kartu Jakarta Sehat, sekarang punya Kartu Indonesia Sehat. Jadi sahabat-sahabat saya yang namanya dokter itu banyak sekali. Saya mau belajar apapun, saya tanya kenapa sih seperti ini, kenapa problemnya seperti ini," katanya.

Presiden Jokowi mengisahkan bagaimana gonjang-ganjingnya persoalan Kartu Sehat di Solo dalam setidaknya enam bulan ketika diperkenalkannya. Sementara di Jakarta, persoalan serupa terjadi selama setidaknya setahun sampai kemudian sistemnya terbentuk dengan mapan dan baik.

"Tapi BPJS ini sudah 4 tahun. Perhitungan saya 2 tahun mapan ini. Kok 4 tahun kenapa? Tapi enggak apa nanti saya diskusi dengan dr Fahmi dan Prof Ilham (Ketua PB IDI)," katanya.

Presiden Jokowi mengaku enggan untuk mengungkap persoalan dan membahasnya di publik secara luas karena dikhawatirkan melenceng ke arah yang tidak semestinya. "Karena kalau kita jawab terbuka kadang-kadang malah ramainya ke mana-mana. Masalahnya sebetulnya masalah yang bisa diselesaikan tetapi lari ke mana-mana," katanya.

Presiden mengisyaratkan betapapun defisitnya BPJS Kesehatan namun pemerintahannya akan mengupayakan berbagai opsi untuk mendukung BPJS tetap mampu menjalankan fungsinya. "Kita ingat bahwa yang namanya subsidi BBM, subsidi energi, itu pernah mencapai yang namanya angka Rp 340 triliun. Ini untuk kesehatan kok masa enggak diberikan," katanya.

Pada kesempatan itu, Presiden meresmikan Muktamar IDI ke-30 dan IIDI ke-21 didampingi sejumlah pejabat. Hadir pada kesempatan itu Gubernur Kaltim Isran Noor, Mensesneg Pratikno, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, dan Menhub Budi Karya Sumadi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika