REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Serikat Petani Indonesia (SPI) mengapresiasi langkah pemerintah untuk mengkoreksi data produksi beras termasuk data lahan baku sawah, luas panen, dan produksi beras, dengan menggunakan metode baru.
Ketua Umum SPI Henry Saragih menyampaikan, data dari metode pengumpulan diharapkan dapat menghilangkan pro kontra dan polemik terkait data produksi padi dan beras yang kerap terjadi selama ini. Ia juga berharap, data yang dihasilkan lebih valid.
“Data adalah pangkal semua kebijakan di belahan negara manapun, tak terkecuali di Indonesia. Jika data yang jadi dasar membuat kebijakan tidak valid alias salah, kebijakan yang dibuat berpotensi besar untuk salah," ucapnya dalam rilis yang diterima, Selasa (23/10).
Data baru menurut koreksi ini menunjukkan, luas baku sawah mengalami pengurangan delapan persen. Yakni, dari 7,75 juta hektare tahun 2013 menjadi 7,1 juta hektare tahun 2018. Sementara itu, potensi luas panen tahun 2018 mencapai 10,9 juta hektare dan produksi 56,54 juta ton gabah kering giling atau setara 32,42 juta ton beras.
Henry menambahkan, data yang baru harus menjadi momentum baru juga untuk membuat kebijakan lebih baik dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk petani. "Jika kebijakan itu menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti impor beras, kebijakan itu potensial untuk menyengsarakan banyak orang," tuturnya.
Henry menilai, langkah pemerintah ini merupakan koreksi atas kesalahan sudah berlangsung selama puluhan tahun, setidaknya sejak 1999. Tapi, setelah koreksi data produksi beras, masih banyak pekerjaan rumah yang menunggu untuk diselesaikan pemerintah. Dibutuhkan koreksi dan penyesuaian-penyesuaian yang masih harus diantisipasi pemerintah, termasuk soal penganggaran.
Henry optimistis, data baru akan membantu kedaulatan pangan tercapai. Sebab, luasan lahan pertanian pangan akan bertambah dengan redistribusi tanah melalui reforma agraria dan perhutanan sosial. "Tanah yang jutaan hektar yang diredistribusi ke petani tersebut akan menjadi lahan memproduksi pangan dengan model agroekologi," ucapnya.
Baca juga, Data BPS Jadi Acuan Pemerintah
Ikuti Whatsapp Channel Republika
