Selasa 23 Oct 2018 17:00 WIB

Republika Gelar Polling Destinasi Wisata Halal Favorit

Destinasi wisata ramah Muslim dan halal menjadi salah satu kategori penghargaan.

Rep: Lida Puspaningtyas/ Red: Gita Amanda
Pemandu wisata memberikan penjelasan kepada turis mancanegara di Masjid Istiqlal, Jakarta, Ahad (28/1). Jakarta merupakan salah satu destinasi wisata halal Indonesia.
Foto: Republika/Putra M Akbar
Pemandu wisata memberikan penjelasan kepada turis mancanegara di Masjid Istiqlal, Jakarta, Ahad (28/1). Jakarta merupakan salah satu destinasi wisata halal Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Industri wisata ramah Muslim dan halal, semakin berkembang pesat di Indonesia. Wisatawan semakin peduli dan kritis dengan standar-standar pelayanan, fasilitas, hingga kemudahan akses beribadah di tempat wisata.

Dalam Anugerah Syariah Republika (ASR) 2018, destinasi wisata ramah Muslim dan halal menjadi salah satu kategori yang akan mendapat penghargaan. Ketua Panitia ASR 2018 Elba Damhuri mengatakan dari 10 hingga 12 destinasi wisata ramah Muslim dan halal, salah satunya akan terpilih sebagai destinasi wisata halal terfavorit.

Panitia ASR akan menggelar polling yang berlangsung dalam beberapa hari ke depan untuk menentukan tujuan wisata halal paling favorit di Indonesia. "Ada banyak destinasi yang bisa dipilih masyarakat, mulai dari Nusa Tenggara Barat (NTB), Aceh, Sumatra Barat, hingga Jawa Timur," kata Elba dalam siaran pers ASR 2018, Selasa (23/10).

Destinasi wisata ramah Muslim dan halal yang akan dipilih itu meliputi NTB, Aceh, Sumatra Barat, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten. Ada juga Sumatra Selatan, Jawa Tengah, DIY Yogyakarta, dan Kalimantan Timur.

Dalam ASR kategori destinasi wisata halal ini memang baru dilaksanakan pada tahun ini. Setahun sebelumnya, ASR 2017 fokus pada penghargaan untuk pelaku industri keuangan syariah.

Penghargaan itu meliputi perbankan, keuangan nonperbankan, industri asuransi, industri mikro-makro, financial technology (fintech), multifinance, dan tokoh syariah. Pada gelaran tahun ini selain tujuan wisata halal, lembaga filantropi pun akan mendapat penghargaan.

Menurut Elba, penambahan dua kategori ini dilandasi pada semakin besar dan luasnya peran keduanya dalam membangun ekonomi dan kualitas manusia Indonesia. Industri wisata, jelas Kepala Republika.co.id ini, jelas memberikan dampak langsung kepada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi makro.

"Lembaga filantropi pun telah memberdayakan perekonomian masyarakat sehingga menjadi lebih mandiri dan bermartabat," kata Elba.

Untuk kategori penghargaan industri keuangan, dijelaskannya, terbagi ke dalam beberapa tingkat. Kategori Perbankan dibagi berdasarkan jumlah aset (BUKU--bank umum kelompok usaha) sehingga terpecah menjadi beberapa penghargaan. Untuk Kategori Asuransi juga terbagi berdasarkan kelas bisnisnya.

Elba melanjutkan ada juga kategori Fintech Terbaik dan Fintech Terinovasi. "Fintech sedang tumbuh bagus dan semakin ekspansif, terutama fintech pembiayaan dan pembayaran. Ini termasuk penghargaan bergengsi meski pemainnya belum banyak," kata Elba.

Kriteria penilaian berbasiskan data kuantitatif berupa catatan kinerja industri selama 2017 dan kinerja triwulan satu 2018. Selain kuantitatif, juga berdasarkan indikator kualitatif seperti pelayanan dan pandangan publik atau konsumen.

Penilaian ketiga didasarkan inovasi yang telah dilakukan. Apa saja terobosan yang sudah dilakukan yang bisa dilihat dari produk-produk yang dimiliki dan kegiatan-kegiatan yang digelar.

Penilaian keempat, Republika memasukkan unsur edukasi dan sosialisasi, apakah industri keuangan syariah di Tanah Air gencar melakukan sosialisasi dan edukasi, mengajak masyarakat tahu, paham, dan akhirnya menjadi nasabah mereka.

Dewan Juri terdiri dari ahli ekonomi syariah, ahli fiqih syariah, dan juri internal Republika. Republika juga, kata Elba, mengajak masyarakat untuk mengajukan sosok yang pantas tokoh-tokoh yang layak menjadi tokoh syariah Republika.

"Tokoh-tokoh ini bisa berasal dari pebisnis, pengusaha, akademisi, bankir, pelaku industri syariah, ulama, santri, aparat pemerintah, pejabat terkait, regulator hingga pegiat-pegiat lingkungan dan pendidikan," kata Elba.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement