REPUBLIKA.CO.ID, DUBAI -- Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) telah mendesak anggotanya untuk tidak menyebutkan harga minyak ketika membahas kebijakan di masa istirahat. Kelompok penghasil minyak tersebut berusaha untuk menghindari risiko tindakan hukum Amerika Serikat (AS) untuk memanipulasi pasar.

Undang-undang AS yang diusulkan dikenal sebagai NOPEC, yang dapat membuka gugatan terhadap gugatan anti-trust, telah lama tidak aktif. Oleh presiden Amerika sebelumnya hal ini menandakan bahwa mereka akan memveto setiap langkah untuk menjadikannya hukum.

Namun, Presiden AS Donald Trump telah menjadi kritikus vokal OPEC. Dia menyalahkan OPEC karena harga minyak yang tinggi dan mendesaknya untuk meningkatkan produksi untuk mengurangi tekanan pada pasar yang bergejolak di sekitar tertinggi dalam empat tahun. Hal ini telah membuat OPEC dan pemimpin tidak resminya, Arab Saudi, khawatir tentang apa artinya bagi NOPEC, atau Undang-Undang Tanpa Produksi Minyak dan Ekspor Kartel.

Keputusan untuk menahan diri dari membahas tingkat harga minyak yang lebih disukai menggarisbawahi bagaimana sikap agresif Trump di pasar minyak telah meresahkan OPEC. Hal ini juga menguji hubungan antara sekutu Riyadh dan Washington.

Pejabat OPEC juga disarankan untuk mengeksplorasi saluran lobi diplomatik untuk mencoba dan mencegah RUU NOPEC menjadi undang-undang. Pada 1 Agustus, sekretariat OPEC mengirim surat kepada para menteri membuat rekomendasi serupa.

"Kami sungguh-sungguh percaya bahwa stabilitas pasar, dan bukan harga, adalah tujuan umum dari tindakan kami," kata Menteri Energi Uni Emirat Arab Suhail al-Mazroui, yang memegang kepresidenan OPEC pada tahun ini.

Ia menyerukan kepada Negara Anggota OPEC, serta rekan-rekan non-OPEC yang berpartisipasi, untuk menahan diri dari segala referensi terhadap harga dalam komentar mereka. Menentukan harga minyak bukan satu-satunya cara OPEC mencoba memandu pasar. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan memangkas produksi dan dengan menaikkan pasokan.'

Ikuti Whatsapp Channel Republika