REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris terkait permasalahan defisit keuangan yang terjadi. Menurut dia, masalah keuangan BPJS ini seharusnya dapat diselesaikan, baik oleh BPJS Kesehatan maupun di tingkat Kementerian Kesehatan.

Namun, kenyataannya masalah ini justru perlu ditangani dan diselesaikan oleh Presiden. Hal ini pun disampaikan Presiden Jokowi saat membuka kongres Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) di Jakarta Convention Center, Rabu (17/10).

"Mestinya sudah rampunglah di Menkes, di Dirut BPJS, urusan pembayaran utang RS sampai Presiden. Ini kebangetan sebetulnya," ujar Jokowi menegaskan.

Masalah defisit keuangan BPJS Kesehatan telah berlangsung selama bertahun-tahun. Kendati demikian, tanggungan pembayaran kepada rumah sakit di berbagai daerah masih saja menumpuk. Presiden mengingatkan agar Dirut BPJS Kesehatan dan Menkes tak lagi mengulangi kesalahan yang sama tahun depan.

"Saya pengen suara yang orisinal dari bawah. Sehingga, solusi itu bisa segera diselesaikan. Tapi, masa setiap tahun harus dicarikan solusi. Kalau tahun depan masih diulang, kebangeten," katanya menambahkan.

Jokowi mengatakan, pemerintah pun telah membantu menyelesaikan masalah defisit keuangan BPJS ini. Dengan begitu, pemerintah memutuskan akan memberikan suntikan dana sebesar Rp 4,9 triliun untuk menambal defisit anggaran penyelenggara program jaminan kesehatan nasional itu.

"Tapi, ini sebetulnya urusan Dirut BPJS, nggak sampai Presiden kayak gini-gini. Harus kita putus tambah Rp 4,9 triliun. Ini masih kurang lagi. Pak masih kurang. Kebutuhan bukan Rp 4,9 triliun. Lha kok enak banget ini, kalau kurang minta, kalau kurang minta," ucapnya.

Meskipun mengakui pengelolaan BPJS Kesehatan ini tak mudah, Presiden menilai, seharusnya Dirut BPJS dan Menteri Kesehatan dapat membuat sistem manajemen yang lebih baik sehingga rumah sakit mendapatkan kepastian pembayaran. Presiden meyakini, dengan sistem manajemen yang baik, tak akan menimbulkan permasalahan anggaran seperti saat itu.

"Mestinya ada manajemen sistem yang jelas sehingga RS kepastian pembayaran ini jelas," kata Jokowi.

Jokowi mengaku sering kali menegur Dirut BPJS Kesehatan terkait sistem manajemen BPJS Kesehatan yang tak berjalan baik. Menurut dia, selama ini ia selalu menekankan pentingnya sistem manajemen yang baik.

Untuk mengetahui pelaksanaan sistem manajemen tersebut, Presiden menyampaikan sering kali meninjau rumah sakit guna melihat sistem layanan kesehatan yang berjalan serta mendengarkan keluhan dari rumah sakit. "Di Papua, di Nabire, nggak ada rencana ke RS, saya masuk ke RSUD di Nabire. Saya memang seperti itu. Saya mau kontrol, mau cek. Dan suaranya, Pak ini utang kita sudah puluhan miliar belum dibayar. Ngerti saya, jadi Pak Dirut, RS nggak usah bicara banyak di media saya sudah ngerti. Sebelum Bapak-Ibu sekalian menyampaikan, saya sudah ngerti," ujar Jokowi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika