REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengingatkan pentingnya perempuan untuk mendapatkan akses kepada instrumen keuangan. Akses ini untuk meningkatkan kualitas taraf hidup kaum perempuan.
"Peningkatan akses keuangan bagi perempuan menjadi semakin mendesak, bukan hanya karena kebutuhan untuk mengatasi masalah ketidaksetaraan, tetapi juga karena sifat demografinya," kata Sri Mulyani dalam diskusi 'Toronto Centre for Global Leadership in Financial Supervison' di Nusa Dua, Bali, Kamis (11/10).
Diskusi untuk membahas solusi untuk meningkatkan inklusi keuangan dan digital guna kesetaraan gender ini merupakan salah satu dari rangkaian acara Pertemuan Tahunan IMF-WB 2018 di Nusa Dua, Bali. Sri Mulyani menjelaskan saat ini sebanyak 86 juta perempuan di Indonesia berada pada usia produktif yaitu pada usia 20 tahun-64 tahun, sehingga investasi pada kaum perempuan menjadi penting.
Dengan pemberian akses kepada instrumen keuangan sebagai investasi, maka perempuan bisa melakukan kegiatan usaha untuk memberikan kontribusi kepada perekonomian. Namun saat ini terdapat alasan perempuan tidak meminjam dari perbankan yaitu tingkat bunga yang tinggi, prosedur dan dokumen yang rumit serta kurangnya kebutuhan atau keinginan.
"Selain itu, persyaratan bank yang mewajibkan adanya agunan menjadi alasan lain mengapa pemilik usaha kecil khususnya perempuan tidak meminjam dari bank," ujar Sri Mulyani.
Karena kesulitan tersebut, perempuan cenderung menggunakan sebagian dari hasil usaha untuk berinvestasi dalam modal. Untuk itu, pemerintah mengambil langkah guna meningkatkan akses perempuan atas instrumen keuangan melalui pelatihan pengusaha, program literasi keuangan dan pencairan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Pemerintah juga mengalokasikan sekitar Rp100 miliar pada 2018, untuk membiayai perusahaan startup melalui lembaga pengelolaan dana dengan suku bunga rendah yaitu sebesar 4,5 persen per tahun.
Penguatan peran teknologi yang semakin tumbuh pesat juga dapat meningkatkan pemberdayaan pada perempuan untuk membantu perbaikan standar hidup. "Kebijakan pemerintah juga terbantu dengan adanya kemajuan teknologi. Ini juga menghilangkan biaya tinggi dalam melaksanakan kebijakan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
