REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA -- Pemerintah Indonesia mengembangkan skema Public Private Partnership (PPP) untuk 19 proyek yang bersinggungan dengan program Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan dunia bisnis dapat berkontribusi dalam 19 proyek ini dengan menggunakan skema PPP tersebut dengan skala nasional maupun regional.
"Peluang untuk berinvestasi di sektor green infrastructure di Indonesia sangat terbuka lebar, contohnya di bidang transportasi, energi, perairan, pengelolaan limbah, dan aset lingkungan lainnya," katanya dalam seminar SDGs yang digelar berkaitan Pertemuan Dana Moneter Internasional-Bank Dunia di Nusa Dua Bali, Selasa (9/10).
Ia menambahkan saat ini terdapat beberapa opsi untuk berinvestasi dalam infrastruktur hijau ini, semisal obligasi hijau, sukuk hijau, dan blended finance. Ketiganya sangat relevan dengan dampak sosial dan lingkungan yang akan diciptakan.
Bisnis-bisnis ini berkaitan dengan Tujuan 7 SDGs yakni Akses ke Energi, Tujuan 11 Pembangunan Berkelanjutan, dan Tujuan 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur. Selain itu, kata dia, Indonesia juga telah mengembangkan skema kerja sama Partnership for Indonesia Sustainable Agriculture (PISAgro) terkait Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan, Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan dan Tujuan 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.
Skema tersebut sudah berhasil mewujudkan 20 perusahaan swasta, bank, organisasi internasional, organisasi masyarakat sipil, koperasi dan sekitar 500 ribu petani yang didukung pemerintah lokal. "Skema PISAgro tersebut juga sudah meningkatkan produktivitas sebesar 12 hingga 71 persen atau setara dengan 400 ribu hektar lahan pertanian dan menaikkan pendapatan sebesar 15 hingga 80 persen, sementara perusahaan swasta mendapatkan keuntungan dengan produk pertanian yang lebih baik dan suplai yang berkelanjutan," ujar Bambang memaparkan.
Sebagai contoh implementasi bisnis berkelanjutan di Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas baru saja meluncurkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Provinsi Jambi dengan menggunakan skema blended finance. PLTMH tersebut dirancang untuk dapat menyediakan akses kelistrikan bagi 4 desa terpencil, dengan 803 rumah tangga dan 4.448 orang.
Pembangkit tersebut adalah hasil kerja sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Bank Jambi, dan United Nations Development Programme (UNDP). Tipe kerja sama tersebut akan terus ditingkatkan dan memiliki prospek yang sangat baik, mengingat sesuai data World Giving Index 2017, Indonesia mendapat predikat the second most generous country.
"Untuk meningkatkan implementasi bisnis berkelanjutan, BAZNAS baru saja meluncurkan Fiqh Zakat on SDGs yang berperan sebagai pedoman bagi para filantropi muslim untuk mendukung TPB/SDGs. Indonesia sudah sepatutnya bangga karena skema tersebut adalah yang pertama di dunia dan harus menjadi salah satu referensi utama bagi kaum muslim dunia untuk mengimplementasikan TPB/SDGs,¿ tutur Menteri Bambang.
Komitmen Indonesia dalam mengarusutamakan TPB/SDGs direalisasikan melalui Peluncuran Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs yang dilangsungkan pada Juni 2018. RAN SDGs adalah sebuah upaya yang melibatkan kolaborasi pemerintah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, filantropi, dan akademisi yang secara bersama-sama, membahas kerangka kerja dan usaha bersama untuk mencapai indikator, target, dan gol SDGs dapat tercapai.
RAN tersebut didanai dari berbagai sumber, di antaranya publik domestik dan internasional dan sektor swasta domestik dan internasional. Ada pula potensi pencampuran antara pendanaan publik dan swasta, termasuk sumber daya internasional dan domestik, dengan mengusung prinsip gotong royong untuk tujuan bersama.
Bambang menegaskan bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai komitmen ambisius dengan 17 tujuan, 169 target, dan 244 indikator. Menurut dia, hal itu membutuhkan komitmen bersama untuk mewujudkan tujuan global akhir dalam mengentaskan kemiskinan, melindungi bumi, dan memastikan setiap orang memiliki kesempatan untuk merasakan perdamaian dunia dan kemakmuran yang sinergi dengan alam.
TPB/SDGs seharusnya tak hanya dilihat sebagai tantangan, tetapi juga sebagai kesempatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika