REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA -- Pemerintah membantah terjadi pemborosan dalam penyelenggaran Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (World Bank) 2018 di Nusa Dua, Bali. Hal itu ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan yang juga menjabat Ketua Panitia Nasional Pertemuan Tahunan IMF-WB 2018.
Dia menjelaskan, anggaran pelaksanaan Pertemuan Tahunan IMF-WB 2018 berasal dari APBN 2017 dan 2018 dengan pagu sebesar Rp 855,5 miliar. "Jadi yang sampai hari kita gunakan (sudah ada kontrak) sebesar Rp 556 miliar dan yang sudah dibayarkan Rp 192 miliar. Jadi ini angka kita betul-betul hemat," kata Luhut dalam konferensi pers di Nusa Dua, Bali pada Senin (8/10).
Luhut menjelaskan, penyelenggaraan pertemuan tahunan tersebut akan memberikan manfaat kepada Indonesia. Ia menegaskan, tidak hanya IMF yang akan datang ke Indonesia melainkan berbagai lembaga internasional lain seperti Organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat Dunia (Civil Society Organization/CSO), Forum Parlemen Dunia, dan sejumlah lembaga lain. Selain itu, berbagai pemimpin perusahaan dunia juga akan hadir dan menggelar pertemuan dalam ajang tersebut.
"Sekarang yang hadir, hasil registrasi terakhir 34.223 peserta," kata Luhut.
Menurutnya, penyelenggaraan ini akan membawa manfaat dan keuntungan bagi Indonesia khususnya Bali lewat perbaikan infrastruktur. Dia mencontohkan, dengan adanya perbaikan apron di Bandara Ngurah Rai, Bali kedatangan turis ke Bali bisa meningkat 1,2 juta kunjungan per tahun. Okupansi hotel pun diprediksi bisa meningkat dari 60 hingga 70 persen menjadi 70 hingga 80 persen.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, terdapat empat prioritas Indonesia di bidang keuangan dalam pertemuan tahunan kali ini. Tema pertama adalah mengenai kebijakan ekonomi global, khususnya harmonisasi kebijakan antarnegara untuk pemulihan global dan mengatasi ketidakpastian global.
Pembahasan ini diangkat agar pemulihan yang baik tak hanya dialami oleh negara maju, namun juga negara berkembang. Topik yang dibahas mencakup pula normalisasi kebijakan moneter negara maju serta ketegangan dagang antarnegara.
"Terdapat 25 kegiatan dalam rangkaian Pertemuan Tahunan yang membahas mengenai topik tersebut termasuk pertemuan IMF, pertemuan G20 dan G30, yang diharapkan dapat mendukung usaha pemulihan ekonomi negara berkembang, termasuk Indonesia," kata Perry.
Fokus selanjutnya adalah pembiayaan infrastruktur. Dalam beberapa tahun terakhir, kata Perry, infrastruktur Indonesia tumbuh cepat dan mendatangkan apresiasi dari dunia internasional. Topik ini diangkat agar pembiayaan tak hanya datang dari APBN namun juga sumber lain seperti obligasi maupun penanaman modal untuk investasi infrastruktur.
Tema ketiga, adalah ekonomi digital. Pembahasan antara lain akan berkisar kepada bagaimana ekonomi digital dapat dilakukan untuk pembiayaan UMKM serta teknologi finansial. Selain itu, akan dibahas pula mengenai bagaimana pengaruh ekonomi digital bagi bank sentral, khususnya terhadap sistem pembayaran serta keamanan digital.
Tema yang menjadi fokus Indonesia terakhir adalah ekonomi dan keuangan syariah. Perry mengatakan, kesempatan ini akan digunakan untuk menunjukkan kepada dunia internasional mengenai pencapaian dan potensi besar yang dimiiki Indonesia dalam bidang tersebut.
"Pertemuan tahunan kali ini pun menandai pertama kalinya tema ekonomi syariah mendapat porsi pembahasan yang cukup besar," kata Perry.
Baca juga, Jack Ma Bakal Ramaikan Pertemuan Tahunan IMF-WB di Bali
Ikuti Whatsapp Channel Republika