REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) mengapresiasi capaian pemerintah dalam proses akuisisi saham milik Freeport McMoran dan Rio Tinto di PT Freeport Indonesia. Perhapi sangat optimistis Indonesia bisa mengelola tambang Freeport.
Ketua Umum Perhapi Tino Ardhyanto memastikan, tenaga kerja pertambangan Indonesia sudah mampu untuk mengelola kegiatan pertambangan di Indonesia, termasuk tambang Grasberg di Papua. Sebab, kata dia, hampir seluruh lini kegiatan di PT Freeport Indonesia dikerjakan oleh orang Indonesia.
"Tidak perlu ada keraguan akan kemampuan sumber daya manusia Indonesia untuk melaksanakan kegiatan operasional pertambangan sekelas Grasberg," ujar Tino di Jakarta, Kamis (4/10).
Namun, Tino mengatakan, salah satu hal yang menjadi tantangan adalah bagaimana agar pengelolaan tambang bisa memberikan manfaat yang lebih besar bagi negara. Dia sangat berharap, keberhasilan pemerintah mengambil alih 51 persen saham Freeport perlu ditindaklanjuti dengan kerja keras yang melibatkan seluruh pihak.
"Inalum perlu segera mempersiapkan langkah-langkah strategis dalam masa transisi pascaakuisisi dan selanjutnya melaksanakan kegiatan secara menyeluruh," ujar Tino.
Dewan Etik Perhapi Budi Santoso menyoroti persoalan birokrasi dalam tubuh pengelolaan Freeport ke depan. Budi menilai, kinerja BUMN selama ini kerap terhambat oleh birokrasi.
"Kalau birokrasi BUMN diterapkan di Freeport, kita akan ditertawakan negara lain," katanya.
Budi mencontohkan soal bongkar pasang direksi di tubuh BUMN. Bagi dia, hal ini tak boleh diterapkan saat nanti Indonesia mengelola Freeport.
"Intinya, jangan sampai ada pandangan, setelah Freeport diakuisisi pemerintah jadi mayoritas pemegang saham, malah produksinya menurun. Ini penting untuk diperhatikan," ujar Budi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
