REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana pemerintah untuk terus melakukan pembangunan perlu disokong dari pendanaan yang kuat. Namun keterbatasan anggaran negara menjadi salah satu tantangan saat ini.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah berencana untuk mengedepankan blendeid financing untuk bisa tetap melakukan pembangunan tanpa harus membebankan seluruh pendanaan kepada APBN.
Luhut mengatakan kesempatan untuk bisa menerapkan blended financing ini adalah momen Annual Meeting IMF-World Bank Oktober mendatang di Bali. Luhut mengatakan nantinya ada satu momen dimana tim pemerintah akan mempersentasikan proyek pembangunan yang berlandaskan SDG's kepada para pemangku kepentingan yang akan hadir dalam annual meeting besok.
"Tujuannya untuk pendanaan yang berkelanjutan. Kerja sama ini betul betul menempatkan Indonesia menempatkan diri sebagai negara yang menjadi leader dalam blended financing ini," ujar Luhut di Kantornya, Rabu (3/10).
Luhut mengatakan nantinya dengan skema ini maka pembangunan bisa terintegrasi. Ia mengatakan, skema ini nantinya bisa menutup kekurangan anggaran pembangunan kedepan.
"Dengan forum ini kota akan mengintegrasikan semua agar bisa menutupi kekurangan apbn kita dengan bentuk pendanaan, APBN itu instrumen tapi dengan ini akan mengurangi beban anggaran," ujar Luhut.
Luhut menjelaskan proyek proyek yang akan ditawarkan dalam skema ini terutama untuk program yang memang bermanfaat langsung oleh masyarakat. Luhut mencontohkan proyek hidro power yang ada di beberapa daerah pedalaman. "Ini kurang dimanfaatkan, nanti coba kita mau tawarkan," ujar Luhut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika