REPUBLIKA.CO.ID JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta penyelenggaraan pertemuan tahunan Bank Dunia-Dana Moneter Internasional (IMF) di Bali dapat memberikan dampak positif bagi Indonesia. Jokowi ingin pertemuan yang digelar pada 8-14 Oktober tersebut dapat menjadikan Indonesia sebagai pusat perhatian dunia.
BACA JUGA:
Jokowi menyampaikan pesan ini dalam rapat terbatas perkembangan persiapan pertemuan tahunan Bank Dunia-IMF di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (2/10). "Saya ingin pertemuan ini bisa kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk menempatkan Indonesia dalam spotlight dunia," kata Jokowi saat membuka ratas.
Menurut Jokowi, Indonesia dapat memanfaatkan pertemuan ini untuk menampilkan kondisi perekonomian negara serta menampilkan berbagai produk unggulan Indonesia di pasar dunia. Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga dapat mempromosikan investasi Indonesia kepada dunia serta menawarkan berbagai destinasi wisata yang menarik.
"Saya juga ingin memanfaatkan kehadiran kurang lebih 18 ribu peserta sehingga memberikan dampak ekonomi yang baik bukan hanya untuk Bali tapi juga daerah-daerah lain di negara kita," tambah dia.
Presiden meminta persiapan pertemuan Bank Dunia-IMF ini dilakukan secara rinci sehingga dapat berjalan dengan lancar nantinya. Untuk diketahui, acara tahunan Bank Dunia-IMF 2018 di Bali ini diperkirakan akan diikuti oleh sekitar 21 ribu delegasi dari 189 negara.
Ratusan menteri keuangan, gubernur bank sentral, dan pejabat-pejabat otoritas keuangan dari seluruh dunia akan menghadiri pertemuan finansial terakbar ini. Para pemimpin negara pun akan hadir di Bali.
Ekonom, pelaku ekonomi, aktivis lingkungan, dan segenap kelompok masyarakat yang peduli isu-isu pembangunan ekonomi juga akan hadir di Bali. Sejak lima tahun terakhir pertemuan Bank Dunia-IMF ini makin meluaskan tema pembicaraan dan pembahasan.
Jika sebelumnya pertemuan ini hanya membahas persoalan-persoalan moneter, finansial, dan fiskal, kini berkembang ke isu-isu lain. IMF dan Bank Dunia berpandangan isu-isu seperti kemiskinan, kesenjangan, kelaparan, geopolitik, konflik domestik, hingga isu lingkungan memiliki keterkaitan dengan isu-isu IMF dan Bank Dunia.
Pertemuan ini akan membahas lima isu utama Indonesia. Momentum tersebut juga menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan kemajuan yang telah dicapai sebagai negara dengan perekonomian yang telah bereformasi (reformed), memiliki daya tahan (resilient) serta progresif (progressive).
Bank Indonesia menyebut, pertama, penguatan International Monetary System (IMS). Ini, menurut BI, terkait dengan normalisasi kebijakan moneter negara maju yang berdampak terhadap kestabilan sistem keuangan dunia.
BI menjelaskan, berbagai negara khususnya negara berkembang perlu memahami dampak langkah kebijakan normalisasi yang ditempuh negara maju sehingga dapat memitigasi potensi risiko yang mungkin timbul. Salah
Kedua, ekonomi digital. Perkembangan ekonomi digital dipengaruhi oleh berbagai risiko. Ketiga, negara berkembang sedang menghadapi kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Keempat, penguatan aspek ekonomi dan keuangan syariah. Ekonomi dan keuangan syariah mempunyai peran yang cukup signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, baik di negara maju maupun negara berkembang.
Kelima, isu-isu terkait sektor fiskal, yaitu urbanisasi, ekonomi digital, human capital, manajemen risiko bencana, perubahan iklim, dan pembiayaan infrastruktur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
