Jumat 21 Sep 2018 19:57 WIB

Indonesia Tuan Rumah Pertemuan Reforma Agraria Internasional

Pertemuan nanti merupakan kolaborasi dari organisasi masyarakat civil dan global

Rep: Mabruroh/ Red: Budi Raharjo
Warga yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) berunjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/3).
Foto: Antara/Widodo S. Jusuf
Warga yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) berunjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/3).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan Global Land Forum (GLF) yang diselenggarakan oleh International Land Coalition dan masyarakat sipil. Tepatnya, acara tersebut akan dilaksanakan di Bandung pada 24 September 2018.

"Indonesia sebagai tuan rumah dari perhelatan tiga tahunan, ini forum terbesar di dunia temanya 'Aksi Melebihi Kata-Kata Reformasi Agraria untuk Keadilan Sosial dan Kesejahteraan'," kata Sekjen Konsorium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika, dalam diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (21/9).

Dewi berujar, pertemuan nanti merupakan kolaborasi dari organisasi masyarakat civil dan global. Mereka juga akan melihat apakah empat tahun perjalanan performa agraria di pemerintahan Presiden RI Joko Widodo ini Tere atau tidak.

"Ini tentu dinantikan oleh masyarakat Indonesia dan juga global yang akan hadir, bagaimana realisasi janji politik Jokowi ini betul-betul sampai ke tingkat akar rumput," ucapnya.

Karena menurutnya, Performa Agraria yang saat ini sedang dijalankan sama sekali belum menyentuh isu-isu konflik agraria di seluruh sektor. Baik sektor tambang, kehutanan, pesisir kelautan dan pembangunan infrastruktur, termasuk isu-isu penggusuran dan perampasan tanah.

Di tambah lagi, menurutnya, di tingkat nasional, proses penanganan konflik agraria masih menggunakan cara-cara lama. Yakni upaya-upaya pengusiran, kriminalisasi yang menurutnya perlu menjadi perhatian bersama.

"Ini nanti menjadi perhatian forum bagaimana kita mengeluarkan resolusi, cara-cara yang efektif untuk mengatasi perampasan tanah dan dampak-dampak dari korban konflik agraria di tingkat global isu ini sangat lekat," ujarnya.

Dewi berharap, di Global Land Forum nanti dapat menghasilkan satu deklarsi bersama bagaimana tiga tahun kedepan memiliki panduan kerja bersama. Karena dalam pertemuan nanti, akan duduk bersama Menteri Agraria, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Desa dan perwakilan organisasi masyarakat sipil.

"Mereka akan memberikan catatan tentang tantangan, peluang, pencapaian performa agraria apakah sudah melebihi dari sekedar kata-kata politik, apakah sudah ada prakteknya di lapangan, itu yang akan kita petik pencapaiannya sejauh apa," terang dia

Harapannya tanah Dewi, acara yang akan berlangsung di Gedung Merdeka, Bandung nanti dapat berjalan dengan lancar. Karena besar harapan dari terlaksana acara tersebut adalah untuk mengatasi ketimpangan penguasaan tanah.

Juga untuk mengatasi ketimpangan kepemilikan tanah, ketimpangan pengelolaan, bagaimana administrasi pengelolaan agar lebih baik, lebih akuntabel, lebih terbuka dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses tata kelola tanah tersebut.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement