REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Selama tiga tahun implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) mencatat persepsi warga terhadap ketimpangan masih tinggi.
Peneliti INFID, Bagus Takwin, mengatakan survei INFID pada 34 provinsi menyimpulkan indeks ketimpangan meningkat dari 5,6 pada 2017 menjadi 6 pada 2018. Ini berarti warga menilai ada ketimpangan pada enam dari 10 ranah ketimpangan.
INFID secara khusus melakukan survei di tiga daerah tertinggal yaitu Kabupaten Dompu, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
"Hasilnya, persepsi warga terhadap ketimpangan di dua kabupaten tertinggal yaitu di Kabupaten Dompu, dan Kabupaten TTS lebih tinggi dari angka di nasional,” kata Bagus, dalam Seminar Nasional Masyarakat Sipil Indonesia untuk SDGs di Jakarta, Rabu (20/9).
Menurut Bagus, tiga sumber ketimpangan paling tinggi di tiga daerah tertinggal tersebut adalah penghasilan, kesempatan mendapatkan pekerjaan, dan harta benda yang dimiliki.
Warga di TTS juga menilai ketimpangan gender masih tinggi (79%), diikuti Dompu dengan 38% dan Kepulauan Pangkajene yang hanya 1% menilai ada ketimpangan gender.
Program Manajer INFID, Siti Khoirun Ni’mah, menambahkan merujuk hasil survei INFID, dibutuhkan kerja bersama dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong penurunan ketimpangan. "Salah satunya dengan mencapai Tujuan dan Target SDGs,” ungkapnya.
Dijelaskannya, SDGs menargetkan penurunan ketimpangan melalui pertumbuhan pendapatan 40 persen penduduk termiskin lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Juga dengan menghilangkan segala bentuk kebijakan, hukum maupun peraturan perundangan yang diskriminatif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
