REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan saat ini pemerintah masih menunggu pengiriman 400 ribu ton beras impor yang telah disepakati saat kebijakan impor beras diputuskan sebelumnya. Ia menjelaskan keputusan impor dilakukan dalam rapat koordinasi yang digelar pada 15 Januari 2018.
Pada awal 2018, harga beras melonjak dengan harga rata-rata Rp 11.300 dari Rp 9450. Sementara stok beras di Bulog tinggal 903 ribu ton dan konsumsi masyarakat tiap bulannya sebanyak 2,3-2,4 juta ton.
"Sehingga Bulog kita jaga stoknya bergerak disekitar 2 juta ton, kalau di bawah 1 juta, kita anggap ini masalah," ujar Darmin saat konferensi pers di Istana Presiden, Jakarta, Kamis (20/9).
Pemerintah pun memutuskan mengambil kebijakan impor sebesar 500 ribu ton. Namun saat itu, Kementerian Pertanian memproyeksikan hasil produksi beras mencapai 13,7 juta ton pada Januari-Maret.
Realisasinya, pada puncak panen raya yakni Maret, posisi stok beras Bulog masih sebesar 590 ribu ton. Selain itu, menurut Darmin, impor 500 ribu ton yang seharusnya masuk pada Februari ternyata belum terealisasi. Alasannya, panen di negara lain yang juga terlambat yakni pada Maret.
Karena itu, pemerintah kembali memutuskan untuk kembali membuka keran impor sebesar 500 ribu ton. Pada rapat koordinasi terbatas pada 28 Maret, stok beras tercatat naik dari 590 ribu ton menjadi 649 ribu ton.
Namun ia tak ingin mengambil resiko lantaran juga akan menghadapi musim kemarau. "Maka diputuskan 28 Maret impor tambahan 1 juta ton. Jadi total 2 juta ton (dari sebelumnya 500 ribu dua kali). Itu harus masuk akhir Juli 2018," jelas Darmin.
Setelah rapat koordinasi pada 28 Maret, kata Darmin, pemerintah pun tak lagi mengambil keputusan impor. Saat ini, beras impor yang telah masuk ke Indonesia sebesar 1,4 juta ton dari total dua juta ton yang diputuskan. Sedangkan, di antaranya sebanyak 200 ribu ton beras gagal diimpor dari India. Kemudian pada saat rapat pada akhir Agustus lalu, diketahui masih terdapat 400 ribu beras impor yang belum masuk.
"Jadi maksudnya saya, yang diributkan ada yang nggak setuju impor, (padahal) nggak ada lagi keputusan impor setelah itu, sedangkan dulu-dulu sudah jalan, dan diputuskan bersama, itu tidak ada yang tidak setuju, semua setuju karena semua sadar stok Bulog terlalu kecil," ungkapnya.
Ia pun juga menegaskan, persediaan gudang Bulog yang mencapai 2,2 juta ton saat ini di antaranya berasal dari masuknya beras impor sebesar 1,4 juta ton serta 800 ribu beras lokal. "Pada akhir Agustus minggu ketiga, ada 2,2 juta ton, itu adalah 1,4 juta ton impor dan pengadaan dalam negeri, artinya 800 ribu pembelian dalam negeri," ujarnya.
Sebelumnya, Dirut Bulog Budi Waseso menyebut pemerintah tak perlu mengimpor beras hingga Juni 2019 nanti. Menurut dia, impor beras yang dilakukan pemerintah akan mubazir. Sebab, cadangan beras dan produksi lokal masih cukup untuk memenuhi konsumsi masyarakat. Cadangan beras di gudang Bulog sendiri mencapai 2,4 juta ton.
Jumlah tersebut belum termasuk beras impor yang akan masuk pada Oktober sebesar 400 ribu ton. Sehingga, total cadangan beras bulog mencapai 2,8 juta ton.
Baca: Menko Darmin Jelaskan Kronologi Polemik Impor Beras
Ikuti Whatsapp Channel Republika
