REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan akan mempertemukan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Dirut Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) serta Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terkait polemik impor beras. Dia pun menjelaskan mengenai keputusan impor beras.
"Tentu saya akan mempertemukan beliau-beliau ini. Saya masih cari waktu dengan beliau-beliau," kata Darmin saat konferensi pers di Kantor Presiden Jakarta, Kamis (20/9).
Darmin berharap setelah pertemuan itu ada penjelasan berikutnya bahwa itu merupakan keputusan bersama terkait impor beras sejak awal 2018 ini. Menko Perekonomian menjelaskan bahwa keputusan melakukan impor beras itu dilakukan pada kuartal III 2017. Hal itu saat harga beras mulai naik dan persedian di Bulog 978.000 ton, sedangkan kebutuhan nasional per bulannya 2,3-2,4 juta ton.
Untuk melakukan impor pada saat itu mendapat kritikan tajam dari berbagai pihak, sehingga pada 15 Januari 2018 pihaknya melakukan rapat koordinasi. Darmin mengungkapkan bahwa dalam rakor diketahui persedian Bulog pada saat itu 903 ribu ton dan harga beras medium di pasar mencapai Rp 11.300 per kg dari harga yang dipatok pemerintah Rp 9.450 per kg.
"Melihat kondisi tersebut rapat memutuskan untuk mengizinkan impor sebanayak 500 ribu ton," katanya. "Tapi pada waktu itu kita masih yakin pada Maret-April akan ada panen raya," ungkapnya.
Namun beras impor yang diperkirakan masuk per Februari 2018, tidak masuk karena panen raya di negara asal juga pada Maret. Pada 19 Maret 2018, kata dia, pihaknya kembali mengadakan rapat dan diketahui persedian Bulog tersisa 590 ribu ton, sehingga kembali memberikan izin impor 500 ribu ton.
Pada 28 Maret 2018, pemerintah kembali menggelar rakor lanjutan dan diketahui stok Bulog naik sedikit menjadi 649 ribu ton. Karena diprediksi musim kemarau agak kering, kata Darmin, sehingga pihaknya tidak mau ambil risiko maka diputuskan untuk impor 1 juta ton.
Menko Perekonomian kembali mengungkapkan bahwa rapat pada pertengahan Agustus mengetahui bahwa kondisi cadangan Bulog mencapai 2,4 juta ton dan jumlah impor belum masuk semua dan diperkirakan hanya 1,4 juta ton. Darmin menjelaskan hingga saat ini masih ada 400 ribu ton hasil keputusan rapat impor beras sebelumnya, sehingga tidak ada keputusan baru terkait impor beras hingga saat ini.
Sebelumnya, Dirut Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) menyebutkan bahwa sampai Juni 2019 cadangan beras pemerintah aman, sehingga Indonesia tidak perlu melakukan impor beras.
Dalam konferensi pers di Kantor Perum Bulog Jakarta, Rabu (19/9), ia menyebutkan sudah membuat tim dari berbagai pihak, baik ahli independen, Kementerian Pertanian, serta jajaran Bulog sendiri, untuk menganalisis kebutuhan dan kondisi perberasan nasional.
"Tim mengatakan rekomendasi sampai Juni 2019, tidak perlu impor. Bahkan dimungkinkan beras cadangan impor dari Bulog tidak akan keluar. Tinggal menjaga. Masa kita harus bertahan pada impor," ujar Buwas.
Buwas menyebutkan bahwa saat ini cadangan beras di gudang Bulog mencapai 2,4 juta ton. Jumlah tersebut belum termasuk dengan beras impor yang akan masuk pada Oktober sebesar 400 ribu ton sehingga total cadangannya menjadi 2,8 juta ton.
Dari total cadangan tersebut, Bulog memperhitungkan kebutuhan untuk beras sejahtera (Rastra) hanya akan terpakai 100 ribu ton. Dengan demikian, total stok beras yang ada di gudang Bulog hingga akhir Desember 2018 sebesar 2,7 juta ton.
Ikuti Whatsapp Channel Republika