REPUBLIKA.CO.ID, TARAKAN - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) berdialog di Universitas Borneo pada Senin (17/9) terkait dengan perbatasan. Endang Supriyani, Direktur Pengembangan Daerah Perbatasan di Kemendes PDTT menyampaikan beberapa hal umumnya yang ada di benak masyarakat jika berbicara terkait wilayah perbatasan.
“Kalau ngomong perbatasan pada umumnya dipandang sebagai wilayah yang paling ada di pinggiran, sulit dijangkau, transportasi susah, tidak ada sinyal handphone, tertinggal, dan terbelakang," kata dia.
Namun menurutnya, saat ini semua sedang diubah. Kemendes PDTT mengubah paradigma dalam memandang perbatasan. Saat ini Pemerintah tetap berupaya membangun semua wilayah Indonesia, khususnya yang berada di wilayah terdepan.
“Kita lakukan melalui tiga strategi besar, pendekatan keamanan, pendekatan kesejahteraan, dan pendekatan ekonomi agar lebih memiliki daya saing,” kata Endang.
Endang Supriyani, Direktur Pengembangan Daerah Perbatasan di Kemendes PDTT menyampaikan beberapa hal umumnya yang ada di benak masyarakat jika berbicara terkait wilayah perbatasan di Tarakan.
Endang membeberkan beberapa data yang sangat umum ditemui di mayoritas wilayah perbatasan. Mulai dari rendahnya tingkat elektrifikasi di wilayah perbatasan yang hanya sebesar 86.37 persen (rerata nasional 97 persen), tersedianya jalan beraspal hanya sebesar 43,29 persen (65,56 persen), sampai dengan akses pendidikan yang jauh dari standar pelayanan minimum yaitu kurang dari 3 km, di mana di kawasan perbatasan rata-rata sejauh 14 km.
Untuk mengatasi kesenjangan yang terjadi, sejak tahun 2015, Pemerintah sudah mengucurkan dana desa yang setiap tahunnya meningkat. Jika berkaca pada 2017 lalu, setiap desa menerima sekitar Rp 800 juta untuk bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desanya.
“Jika kita hitung-hitung sederhana, ada 1.700-an desa yang terletak di 187 lokasi prioritas (basis kecamatan) wilayah perbatasan, maka tahun lalu saja ada sekitar Rp 1,3 triliun dana yang digelontorkan pusat untuk desa-desa tersebut," kata Endang.
Endang juga menambahkan tidak hanya melalui instrumen dana desa, Kementerian Lembaga juga turut membangun infrastruktur dasar maupun pendukung di wilayah perbatasan. Untuk direktoratnya (Dit Perbatasan, Ditjen PDTu), pada tahun 2018 ini akan membangun jalan penghubung sepanjang 50 km, penyediaan elektrifikasi, penyediaan air bersih, serta peningkatan produk pertanian dengan penyediaan embung dan alat pengolah pascapanen untuk masyarakat perbatasan.
“Bicara propinsi Kalimantan Utara, untuk Kabupaten Nunukan, pada 2015 sampai dengan 2018 ini kita sudah gelontorkan lebih kurang Rp 39 miliar dan untuk Malinau lebih kurang Rp 16 miliar yang bersumber dari DIPA Ditjen PDTu serta DAK afirmasi transportasi dalam bentuk infrastruktur transportasi, air bersih, elektrifikasi, dan penyediaan sarana pendidikan,” kata Endang.
Pada penghujung dialog, Ia kembali mengingatkan bahwa para mahasiswa sejatinya menjadi agen pembaharuan dan ujung tombak dalam membangun daerah perbatasan. Diharapkan Universitas Borneo dapat melakukan KKN tematik di daerah-daerah perbatasan untuk melakukan pemetaan potensi, menyusun program dan kegiatan desa dan menjadi motor penggerak untuk inovasi dan pemberdayaan masyarakat.
“Kalian menjadi generasi pemimpin masa depan yang berasal dari tanah asli warga perbatasan, jadikan wilayah berkembang dan menjadi etalase yang cantik untuk dikunjungi, tutupnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
