REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berencana menunda pembangunan sejumlah proyek infrastruktur. Hal itu terutama untuk mengurangi impor dan menyehatkan defisit neraca perdagangan.
Salah satu proyek yang akan ditunda karena memiliki konten impor tinggi adalah infrastruktur kelistrikan. Meski begitu, Direktur Perencanaan Korporat PT PLN (Persero) Syofvi Felienty Roekman menegaskan, proyek pembangkit listrik Energi Baru Terbarukan (EBT) tidak akan ditunda.
"Jadi, pokoknya yang tidak boleh bergerak itu EBT. Yang kemungkinan tergeser itu PLTU dan PLTD," kata Syofvi di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Kamis (6/9).
Dia menjelaskan, proyek yang akan ditunda adalah proyek yang belum mencapai tahap penyelesaian pembiayaan atau financial close. Selain itu, perseroan juga masih meneliti cadangan kapasitas apabila ada proyek-proyek yang harus ditunda.
"Kita masih cek, kalau saya mundurkan itu dua tahun, reserve marginku cukup tidak? Ada yang bisa, ada yang tidak," kata Syofvi.
Dia mengatakan, proyek yang tidak akan ditunda adalah terkait dengan proyek pembangkit EBT. Hal itu sesuai dengan arahan Menteri ESDM Ignasius Jonan. Seperti diketahui, Indonesia memiliki target untuk mencapai bauran EBT sebesar 23 persen pada 2025.
"Target renewable energy di 2025 kita tetap pertahankan. Yang turun adalah batu bara dan gas," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
