REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perum Bulog merealisasikan 1,8 juta ton beras impor. Dari angka tersebut, sebanyak 400 ribu ton belum masuk gudang Bulog meski sudah berada di Indonesia.

Seperti diketahui, Perum Bulog mendapat perintah impor beras 500 ribu ton pada izin pertama yang sempat dikritik banyak pihak. Izin impor kedua, Bulog kembali menerima kuota sebesar 500 ribu ton.

Terbaru, izin impor yang disetujui pada Juli 2018 melalui Rakortas sebesar satu juta ton. Itu artinya total kuota impor beras Bulog mencapai dua juta ton.

"Tetapi, kuota impor tersebut tidak harus direalisasikan secara penuh. Semua tergantung pada kebutuhan," kata Direktur Utama Bulog Budi Waseso saat ditemui di Gudang Bulog Divre Jakarta Banten, Selasa (4/9).

Ia memilih mendatangkan 1,8 juta ton terlebih dahulu sambil melihat bagaimana progres panen di dalam negeri. Buwas, sapaan Budi Waseso, menegaskan, ia tidak ingin impor mengganggu produksi petani.

"Nah, di kala nanti kita membutuhkan, itu baru kita ambil," ujarnya.

Menurutnya, izin impor tersebut kemungkinan besar diberikan sebagai antisipasi prediksi cuaca tahun ini yang dimungkinkan ada masa paceklik, El Nino, dan lainnya. Untuk kecepatan mengantisipasi, ia melanjutkan, pemerintah boleh mengeluarkan izin impor sebanyak-banyaknya.

Ia pun menegaskan, tidak ada impor beras lagi selain kuota total izin dua juta ton tersebut. Diharapkan, produksi petani baik sehingga bisa diserap masyarakat maupun Bulog.

Panen saat ini masih terjadi di Sulawesi, Lampung, dan Sumatra Selatan. Periode panen raya akan terjadi pada awal Februari 2019.

Jumlah pengadaan total Bulog saat ini mencapai 2,6 juta ton. Dari angka tersebut, penyerapan dalam negeri sebanyak 1,3 juta ton. Diakui Budi, beras milik Bulog tersebut sudah cukup banyak dan terpaksa menyewa gudang sebagai penyimpanan beras.

"Saya meminjam sampai dibantu TNI, pakai gudang Auri Polri," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika