REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala BPH Migas, Fanshuruallah Ada, mengatakan pada tahun ini Pemerintah bersama Pertamina sedang menyiapkan 33 sub penyalur BBM. Sub penyalur ini diadakan mengingat SPBU yang ada di tiap-tiap kota tidak semuanya memenuhi kebutuhan masyarakat dikarenakan persoalan jarak.
Pria yang akrab disapa Ifan itu menjelaskan, dari 33 sub penyalur sebanyak 16 sub sudah beroperasi. Ke-16 Penyalur tersebut berada di Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara dan Papua.
"Tadinya tuh banyak Pertamini illegal. Makanya kita buat sub penyalur ini. Kita atur, jaraknya, SOP-nya, standar keselamatannya. Jadi, jangka panjang sub penyalur ini bisa diangkat menjadi BBM satu harga. Kalau penyalur kan dari Depot. Nah, ini nanti bisa juga begini," ujar Ifan di Komisi VII DPR RI, Selasa (28/8) lalu.
Ifan menjelaskan selain 16 yang sudah dioperasikan. Ada Tiga sub penyalur lagi yang sedang dalam tahap finalisasi. Sedangkan 14 titik lagi sedang dalam masa konstruksi dan perizinan.
Menurutnya dengan adanya sub penyalur ini diharapkan masyarakat yang berada di Indonesia Timur bisa lebih mudah mengakses BBM. Sebab, jarak dan persoalan geografis yang ada saat ini membuat masyarakat masih kesulitan mengakses SPBU.
"Kita koordinasi dengan Pertamina dan Pemda untuk sub penyalur ini untuk menerapkan lokasi. Pemda juga ada beberapa yang kasih penyalur eceran. Kalau sub penyalur ini kita buat tertutup," ujar Ifan.
Di sisi lain, Direktur Pertamina Retail Mas'ud Khamid menjelaskan dalam membuat sub penyalur BBM ini memang ada beberapa tantangan. Mas'ud menjelaskan kondisi di lapangan berpotensi adanya kanibalisme. Hal ini bisa terjadi jika Pemerintah tidak mengatur lokasi sub penyalur ini dengan mempertimbangkan jarak antar satu sub penyalur dengan sub penyalur lainnya.
"Kondisi di lapangan potensi kanibalisme, karena tidak ada peraturan jarak, jadi stok di lembaga penyalur bisa cepat habis," ujar Mas'ud.
Selain itu, kata Mas'ud keberadaan sub penyalur ini juga perlu perhatian pemerintah dengan adanya peresmian. Hal ini selain bisa memberikan informasi kepada masyarakat juga bisa membuat bisnis BBM lebih kondusif.
Tantangan lainnya adalah memastikan para sub penyalur ini memiliki standar operasional dan standar keamanan. "Ini yang penting, apakah sub penyalur ini memenuhi spek Pertamina atau tidak. Juga terkait safety operasionalnya. Ini perlu terus dikawal," ujar Masud.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
