REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rapat Koordinasi Kementerian Koordinator (Rakor) Perekonomian di Jakarta Senin (27/8) kemarin memutuskan pemerintah mulai melakukan intervensi pasar beras. Sejumlah alasan mendasari keputusan ini, di antaranya harga beras di beberapa daerah yang bergerak naik. Intervensi juga dilakukan demi menjaga inflasi di angka 3,5 persen.

Bagaimana sebenarnya perkembangan harga beras terkini di pasar?

Data Informasi Pangan Jakarta per Selasa (28/8), harga hampir semua jenis beras memang terpantau naik. Kenaikan terbanyak pada beras jenis IR I (IR64) sebesar Rp 85 menjadi Rp 11.754 perkilogram. Sementara Beras Muncul I turun Rp 16 menjadi Rp 12.096 per kilogram.

Secara nasional harga beras pada Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, terpantau hanya Beras Kualitas Bawah I yang naik sebesar Rp 100 menjadi Rp 10.700 perkilogram. Sementara beras jenis lainnya, Beras Kualitas Medum I dan Beras Kualitas Super I turun masing-masing Rp 50 dan Rp 100 menjadi Rp 11.750 dan Rp 12.900per kilogram.

Sedangkan Beras Kualitas Bawah II dan Beras Kualitas Medium II tetap di harga Rp 10.300 dan Rp 11.650 per kilogram.

Menurut pedagang beras di salah satu pasar tradisional di Ibukota, memang terjadi kenaikan harga namun masih tergolong normal. “Iya memang sempat 2-3 kali naik bulan ini, tapi masih normal. Karena pasokan normal," ujar Roy pedagang beras Pasar Palmerah, Jakarta Selatan.

Kalangan petani mengingatkan agar pemerintah memerhatikan betul teknis operasi pasar (OP) beras. Mereka khawatir keputusan OP akan menekan harga di tingkat petani. Apalagi, sebagian petani belum selesai panen.

“Kami petani berharap pemerintah selektif memilih daerah sasaran, yakni sebaiknya daerah-daerah itu bukan daerah yang surplus beras," ujar Guntur Subagja, Ketua Umum Perkumpulan Insan Tani dan Nelayan Indonesia.

                                                                                                                                                                                      Keputusan intervensi diambil dalam Rakor yang dihadiri antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Direktur Pengadaan Perum Bulog Bachtiar, serta Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Agung Hendriadi.

Sementara itu Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (BKP Kementan) Agung Hendriadi menuturkan, cadangan beras pemerintah akan dipertahankan sebanyak 2 juta ton. Meskipun Cadangan Beras Pemerintah (CBP) akan digunakan untuk stabilitasi harga, pemerintah akan berupaya mengisinya kembali. Salah satunya melalui produksi dalam negeri.

“Pemerintah tetap dan wajib mengutamakan pasokan beras dari dalam negeri terlebih dahulu sebelum mengimpor beras. Ketentuan ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi," kata Agung.

CBP dapat digunakan untuk bantuan sosial, kebutuhan beras sejahtera (rastra), stabilitas harga, hingga bantuan kepada korban bencana alam. Agung mencatat, stok beras Perum Bulog saat ini terdiri atas pengadaan dalam negeri sebanyak 1,3 juta ton, dan sisanya beras impor 529.523 ton. Jumlah itu, katanya, melebihi batas aman yang ditentukan sebanyak 1,5 juta ton.

Sementara itu, cadangan beras pemerintah juga ada di tingkat penggilingan (gudang-gudang penggilingan di seluruh Indonesia). Per 21 Agustus 2018 jumlahnya mencapai 1,23 juta ton.

Ikuti Whatsapp Channel Republika