REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Istana membantah pertemuan Presiden Joko Widodo dengan para pengusaha muda atau generasi kedua dari para konglomerat besar di Indonesia pada Senin (27/8) terkait pilpres 2019. Presiden hanya berbicara soal ekonomi dalam pertemuan itu.
"Kalau Presiden itu niatnya untuk kepentingan di luar ekonomi, politik, mungkin forumnya nggak akan terbuka seperti kemarin itu. Yang semacam itu tertutup saja, nggak mungkin publik tahu," kata Staf Khusus Presiden Erani Yustika di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (28/8).
Selain itu, kata Erani, dalam pertemuan yang digelar di Istana Merdeka sepanjang dua jam itu justru Presiden disebutkan lebih banyak mendengarkan.
Erani juga membantah Presiden Joko Widodo telah mengundang para pengusaha muda yang tergabung dalam Kadin tersebut. Pengusaha muda itu justru yang beraudiensi ke Jokowi. "Mereka meminta audiensi lama," katanya.
Baca juga, Masalah Terbesar Ekonomi Indonesia Saat Ini Menurut Jokowi.
Ia menegaskan, Presiden Jokowi juga tidak memilih siapa saja yang hadir. Karena justru dari Kadin yang memilih para pengusaha muda tersebut. "Jadi itu keputusan Ketua Kadin. Mereka memilih mereka tadi karena mereka akting untuk menggerakkan Kadin. Bukan Presiden yang meminta. Makanya yang disampaikan Kadin generasi kedua, ketiga. Mereka yang gerakkan Kadin," ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, kata Erani, para pengusaha muda menyampaikan pandangan mereka terkait kebijakan pemerintah dan perkembangan ekonomi. Mereka mengapresiasi sejumlah pembangunan proyek infrastruktur.
"Mereka dari sisi positif ya, apresiasi pembangunan infrastruktur yang mangkrak. Cipali menurut mereka mangkrak 6-7 tahun, tetapi bisa dieksekusi, ada beberapa tol lain," kata Erani.
Selain itu, ongkos logistik juga menjadi murah. Soal peringkat kemudahan berbisnis yang lebih baik juga dipuji oleh pengusaha muda. "Sekarang peringkat 36," tuturnya.
Mereka juga mengharapkan pembangunan SDM serta dukungan pada industri jasa digital. "Nah itu infrastuktur digital ada kemajuan, tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
