REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan upaya pengendalian neraca pembayaran harus dilakukan untuk mencegah disrupsi terhadap perekonomian yang sumber utamanya berasal dari lingkungan global. Salah satu upayanya adalah mengkaji ulang proyek infrastruktur pemerintah.
"Kami secara konsisten melakukan pengendalian agar pertumbuhan ekonomi kita pada saat lingkungan global tidak kondusif ini tidak mengalami disrupsi yang terlalu besar," kata Sri Mulyani saat ditemui di Jakarta, Rabu (15/8).
Pengkajian proyek infrastruktur untuk menekan impor bahan baku atau bahan penolong. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan nilai strategis maupun potensi penciptaan kesempatan kerja.
"Kami melihat kepada seluruh komponen impor proyek pemerintah, kemudian menggunakan komponen dalam negeri. Kami melakukan re-schedule dari proyek yang tidak memiliki dampak terhadap pertumbuhan terlalu besar," ujarnya.
Baca juga, Menkeu: Defisit Anggaran 1,02 Persen
Selain itu, upaya lainnya untuk menekan defisit neraca pembayaran adalah dengan mengurangi impor 500 jenis komoditas di sektor perdagangan maupun perindustrian. Terutama, komoditas yang bisa diproduksi di dalam negeri.
Dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara menambahkan salah satu contoh pengurangan impor bahan baku maupun bahan modal yang bisa dilakukan adalah impor turbin yang dibutuhkan untuk pembangunan pembangkit listrik. "Kami komprehensif menyisirnya, terutama terhadap rencana pemerintah, mana pembangunan yang tidak harus segera. Misal kalau pembangkit listrik di Jawa yang sudah mempunyai pasokan listrik mencukupi, tidak harus sekarang, ada penundaan yang bisa mengurangi tekanan impor," ujarnya.
Ia menambahkan langkah lainnya untuk mengurangi impor terutama dari sektor migas adalah dengan memberlakukan penerapan bahan bakar sawit atau biodiesel (B20) yang saat ini sedang diupayakan oleh pemerintah. Selain itu, upaya untuk mendorong ekspor juga sangat krusial untuk memperbaiki neraca transaksi berjalan yaitu dengan penetrasi pasar baru dan mendorong peran LPEI untuk mendukung pembiayaan ekspor.
Ikuti Whatsapp Channel Republika