REPUBLIKA.CO.ID, CIAMIS -- Kementerian Pertanian (Kementan) berupaya menciptakan pola tanam baru agar menyesesuaikan minimnya pasokan air pada musim kemarau. Nantinya, pola tanam hemat air itu diharapkan bisa menghindarkan sawah dari ancaman puso.
Ketua Upaya Swasembada Khusus Padi, Jagung, Kedelai (Upsus Pajale) wilayah Jawa Barat Kementan, Banun Harpini, menjelaskan biasanya petani menggenangi sawah dengan jumlah air banyak sebelum ditanami. Padahal dengan pola tanam efektif sebaiknya menyalurkan kembali air ke dalam tanah.
"Air diperlukan hanya saat mau tanam. Secukupnya, saat padi sudah jenis bulir susu. Pakai juga bahan organik biar kembali ke alam. Tanahnya subur, tanah juga perlu asupan gizi seperti manusia," katanya pada wartawan saat menghadiri panen raya di Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis, Selasa (14/8).
Ia menyampaikan inovasi pola tanam itu disebut Padi Aerob Terkendali berbasis Bahan Organik (Patbo Super). Inovasi tersebut sudah dicoba di enam Kabupaten seperti di Majalengka, Subang, Sukabumi dan Garut. Metodenya dengan manajemen air dan penggunaan bahan organik
"Tujuannya tingkatkan indeks pertanian dan produksi di sawah tadah hujan," ujarnya.
Di sisi lain, ia meminta pada tiap Pemda lebih memperhatikan sektor pertanian, khususnya dari segi pengairannya. Ia merasa prihatin ketika menemukan sumber mata air justru menjadi tempat buang sampah oleh masyarakat. Akibatnya, terjadi sedimentasi yang menyulitkan air mengalir.
"Kalau masing-masing daerah kontribusi maka danau, saluran air sekunder wajib bersih. Tapi di banyak daerah malah jadi tempat buangan sampah. Itu jadi sedimentasi, meski ada airnya tapi enggak bisa jalan. Pemda jaga sumber air," jelasnya.
Ia menawarkan salah satu cara termudah menjaga kebersihan saluran air ialah menyediakan tempat pembuangan sampah. Bila tidak disediakan, maka warga bisa seenaknya membuang sampah di lokasi yang menjadi saluran air.
"Sediakan pembuangan sampah biar yang tinggal deket danau atau sungai buang sampahnya tidak disitu," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika