REPUBLIKA.CO.ID, SORONG -- Bank Indonesia (BI) mengklaim terdapat 10 juta kartu debit/ATM edisi Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang beredar di masyarakat. BI dan pemerintah sudah melakukan sosialisasi GPN sejak awal 2018.
Bank Sentral menargetkan pada akhir Desember 2018, jumlah kartu debit/ATM GPN yang beredar di masyarakat mencapai 30 persen dari total kartu debit/ATM GPN yang secara bersih mencapai 110 juta keping. "Target 30 persen tahun ini, Insya Allah tercapai, jika melihat antusias masyarakat" kata Direktur Eksekutif Elektronifikasi dan GPN Pungky Wibowo di Sorong usai Sosialisasi Gerakan Nasional Non-Tunai, Jumat (10/8).
Dengan target 30 persen, BI mengincar pada akhir tahun sudah ada 33 juta kartu debit/ATM GPN yang ditukar oleh masyarakat. Sebenarnya, kartu debit/ATM yang beredar secara nasional saat ini sebesar 173 juta keping. Namun di dalam angka itu, banyak nasabah yang memiliki lebih dari satu keping kartu debit/ATM.
"Jika dihitung bersih satu nasabah satu kartu, ada 110 juta kartu saat ini. Target kita 30 persen akhir tahun," ujarnya.
Bank Sentral dalam kampanye kartu GPN mendorong masyarakat menukarkan kartu debit/ATMnya menjadi kartu debit/ATM edisi GPN. Kartu GPN, menurut BI, akan sangat menguntungkan nasabah.
Di antara keuntungannya adalah seluruh transaksi kartu debit berlogo GPN diproses di dalam negeri (routing) sehingga akan mengurangi biaya dana perusahaan penyelenggara jasa pembayaran yang akan mendorong ke penurunan biaya transaksi.
Di samping itu, dengan mulai diberlakukannya GPN, biaya transaksi Merchant Discount Rate/MDR untuk lintas infrastruktur bank (off us) yang awalnya mencapai 2,63 persen per transaksi kini menjadi 1 persen per transaksi. Namun transaksi sesama bank (on us) menjadi 0,15 persen.
MDR merupakan tarif yang dibayarkan merchant atau pedagang ke bank pemilik mesin EDC.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
