REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa keuangan (OJK) mengharapkan calon presiden dan calon wakil presiden dapat memberikan perkembangan lebih baik bagi industri pasar keuangan di dalam negeri. Melalui momentum ini pelaku pasar keuangan di dalam negeri dapat menyampaikan harapan agar ke depan menjadi prioritas bagi pemerintah.

"Calon yang sudah ada ini diharapkan bisa memberikan perkembangan di pasar keuangan dan pasar modal," ujar Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso di Jakarta, Jumat (10/8).

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Dewan Komisioner OJK Hoesen mengatakan pesta demokrasi dalam rangka memilih presiden untuk periode 2019-2024 akan berjalan kondusif. Ia menilai penyelenggaraan pemilihan presiden tidak mengganggu aktivitas investasi di dalam negeri, terutama di pasar modal.

"Pengalaman pada pemilu 2014 dan 2019, rasanya tidak ada dampak atau kejadian yang signifikan, prosesnya diapresiasi karena paling aman sedunia. Pada 2019 pun mudah-mudahan akan berjalan dengan baik dan stabilitas terjaga," katanya.

Baca juga, Indef: Capres dan Cawapres Harus Punya Arah Ekonomi Jelas

Terkait dana panas yang akan beredar, Hoesen menyampaikan bahwa di pasar modal sudah ada mekanisme yang mengawasi itu. Menurutnya, ada tahun politik ataupun tidak, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) siap menjalankan tugasnya. 

"Sudah ada mekanisme pengawasan 'money laundring' di semua industri jasa keuangan.

Seperti diketahui, calon presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan pendampaingnya dalam pilpres 2019, yaitu Ma'ruf Amin. Sementara beberapa jam setelah pengumuman Jokowi, Prabowo Subianto juga mengumumkan calon wakilnya, yaitu Sandiaga Salahuddin Uno.

Hari ini, Jumat, kedua pasangan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jokowi-Ma'ruf telah mendaftar pagi ini, sementara Prabowo-Sandi mendaftar usai melaksanakan Shalat Jumat di Masjid Sunda Kelapa, Cikini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika