REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sedikitnya 58 perusahaan telah siap mengembangkan usahanya di kawasan transmigrasi yang tersebar di 13 provinsi. Total investasinya diperkirakan mencapai Rp 13 triliun.
Dirjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PK Trans) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) M Nurdin menyebutkan 58 perusahaan tersebut siap berinvestasi untuk pembangunan kebun dan sarana prasarana. Angka itu, kata dia, belum termasuk badan usaha yang telah berjalan usahanya dikawasan transmigrasi sebanyak 18 badan usaha.
"Kalau termasuk 18 badan usaha itu, mungkin total nilai investasinya bisa dua kali lipatnya," katanya, dalam acara forum komunikasi kemitraan badan usaha, Selasa (7/8).
Penyebaran usaha yang akan dilakukan oleh 58 badan usaha berada di Aceh, Sumatra Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Riau, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Papua.
"Penyebaran terbanyak ada di Kaltim sebanyak 16 badan usaha. Penyebaran mitra-mitra kita ini sudah kerjasama dengan pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten," kata dia.
Dalam data rekap izin pelaksanaan transmigrasi (IPT), Nurdin menyebutkan dari 58 badan usaha tersebut terdapat 6 badan usaha masih berlaku izinnya. Sebanyak 9 badan usaha dengan naskah kesepahanam bersama, 15 badan usaha melakukan pengajuan IPT baru, 10 badan usaha melakukan pengajuan perpanjangan IPT dan 18 badan usaha habis masa berlaku izinnya.
"Kami akan terus mendorong percepatan perizinan ini bisa segera terealisasi agar usahanya mulai berjalan karena nantinya akan berdampak pada peningkatkan kesejahteraan melalui penyerapan tenaga kerja dan peningkatan harga plasma," kata dia.
Sementara itu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, meminta kepada kepala daerah untuk mendukung masuknya dunia usaha untuk berinvestasi dalam pengembangan kawasan transmigrasi.
"Apalagi akan ada Rp 13 triliun potensi investasi yang tidak akan berjalan tanpa adanya dukungan dari daerah. Ini kesempatan daerah untuk meningkatkan pendapatan dan menurunkan kemiskinan serta meningkatkan pertumbuhan di daerah," kata Eko.
Ikuti Whatsapp Channel Republika