REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo memanggil para menteri dan Bulog untuk mengecek kesiapan pangan dalam menghadapi musim kemarau, Jumat (3/8). Para menteri yang dipanggil Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta adalah Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri BUMN Rini Sumarno, dan Kepala Bulog Budi Waseso.
"Kemarau agak kering, bahkan ekstrem sehingga Presiden merasa perlu mengecek kesiapan kita, terutama pangan beras, menghadapi musim kemarau," kata Darmin ketika ditanya wartawan di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta.
Darmin mengakui pada tiga hari terakhir harga beberapa pangan sedikit naik, sehingga presiden memanggil para menterinya sebelum kenaikannya tinggi. "Sebelum telanjur naik, Presiden mengecek. Tadi dari semua angka yang diterangkan Bulog, Mentan, kesiapan kita aman," ungkap Darmin.
Baca Juga: BNPB Minta BPBD Bersiap Hadapi Kekeringan
Bahkan, menko perekonomian ini memastikan hingga akhir tahun, bahkan hingga panen raya tahun depan, pasokan beras dalam negeri masih aman. Darmin mengatakan jika terjadi lonjakan harga di pasar maka akan dilakukan operasi pasar sehingga harga kembali ditekan.
Dia juga memastikan tidak ada impor beras lagi dalam menghadapi musim kering ini karena stok beras Bulog hingga saat ini mencapai lebih 2 juta ton. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bulog Budi Waseso mengatakan pihaknya menyiapkan barang dan kesiapan dalam menghadapi kekeringan.
"Kami dari awal telah menyerap di pasar, sampai sekarang dalam kondisi yang banyak, gudang kita, terutama di Jawa ini cukup menyerap," katanya.
Baca Juga: Masyarakat Diimbau Waspdai Diare Saat Kekeringan
Bahkan, Buwas menjelaskan bahwa gudang-gudang milik Bulog di wilayah-wilayah penyerapannnya bagus, sehingga gudangnya hampir penuh. "Artinya kita siap menghadapi musim kemarau ini. Yang sekarang lebih 2 juta ton, hampir 2,200 juta ton stok beras kita, apalagi di pasar beras juga masih cukup dan kita sebagai cadangan," kata Buwas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika