REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan terus mendorong andil perusahaan pelat merah dalam pembangunan infrastruktur nasional. Salah satunya dengan memastikan utang perusahaan negara tetap aman.
"Biaya pembangunan infrastruktur tidak bisa seluruhnya dibebankan kepada APBN. Untuk itu, peran BUMN dibutuhkan. Terlebih, setiap proyek infrastruktur yang terbangun akan memiliki dampak ekonomi bagi masyarakat," kata Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Jasa Konsultasi Kementerian BUMN Gatot Trihargo dalam siaran pers, Rabu (1/8).
Menurut dia, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari kondisi utang BUMN, apalagi jika disebut akan berisiko gagal bayar. Berdasarkan data Kementerian BUMN Tahun Buku 2017, utang BUMN tercatat sebesar Rp 4.825 triliun. Angka tersebut berasal dari utang BUMN sektor jasa keuangan sebesar Rp 3.147 triliun dan nonkeuangan Rp 1.683 triliun.
Sementara itu Ketua DPR Bambang Soesatyo mengingatkan Kementerian BUMN segera melakukan penjadwalan ulang pembayaran utang perusahaan milik negara yang nilai totalnya mencapai Rp 4.825 triliun pada 2018. "Jumlah total saat ini meningkat Rp 453 triliun dibandingkan pada akhir 2017," kata Bambang Soesatyo.
Menurut Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet, BUMN harus dapat menyelesaikan persoalan utangnya, tapi dalam menyelesaikan utang tersebut harus dapat menghindari menjual aset negara. "Meminta Kementerian BUMN agar melakukan penjadwalan ulang pembayaran utang dan berusaha untuk menyelesaikannya," katanya.
Politisi Partai Golkar tersebut mengingatkan agar Kementerian BUMN tidak melakukan negosiasi pinjaman utang kembali maupun tidak merencanakan menjual aset negara. Bamsoet juga meminta Kementerian BUMN melakukan kajian tentang kemampuan perusahaan-perusahaan milik negara untuk meningkatkan kinerjanya.
"Terutama meningkatkan kemampuan untuk membayar pinjaman utang," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
