REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta adanya strategi kebijakan untuk memperkuat cadangan devisa negara. Hal ini dilakukan buat menjaga daya tahan perekonomian Indonesia yang tengah menghadapi ketidakpastian perekonomian global.
"Hari ini akan dibahas strategi kebijakan untuk memperkuat cadangan devisa kita agar daya tahan ekonomi kita makin meningkat dalam hadapi ketidakpastian ekonomi global," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas terkait strategi kebijakan memperkuat cadangan devisa di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/7).
Ia pun meminta agar pemerintah fokus pada pengendalian impor dan peningkatan ekspor. Jokowi menginstruksikan agar dilakukan evaluasi secara detail terkait impor barang yang tak strategis. Sehingga dapat diputuskan apakah nanti impor barang tak strategis tersebut akan dihentikan atau dikurangi untuk sementara.
Selain itu, ia juga meminta agar implementasi peningkatan kandungan dalam negeri tak setengah-setengah dilakukan serta mendorong pertumbuhan industri barang substitusi impor. "Ratas sebelumnya saya minta mandatori pemakaian biodiesel segera dijalankan. Saya minta update-nya karena data yang saya terima berpotensi menghemat besar sekali," kata dia.
Baca juga, Rupiah Melemah, Menkeu: Kita Seleksi Impor.
Lebih lanjut, Presiden juga meminta agar Indonesia memiliki strategi secara rinci produk apa saja yang harus diperkuat serta mengatasi kendala yang dihadapi para eksportir di negara tujuan ekspor. "Kalau ada hambatan perdagangan saya minta segera selesaikan," tambahnya.
Jokowi juga meminta jajarannya serius menghadapi kebutuhan Indonesia terhadap dollar saat ini. "Saya ga mau lagi bolak balik rapat tapi implementasi ga berjalan baik," ujarnya.
Penguatan cadangan devisa diperlukan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah mengatakan, akan menyeleksi impor untuk mengurangi tekanan terhadap rupiah.
"Kita akan mulai meneliti kebutuhan impor, apakah itu memang betul-betul yang dibutuhkan untuk perekonomian Indonesia dan secara selektif akan meneliti siapa-siapa yang membutuhkan apakah itu dalam bentuk bahan baku ataupun barang modal," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di kompleks Parlemen, Jakarta pada Selasa (3/7).
Menkeu menjelaskan, pemerintah bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan akan terus mewaspadai kondisi yang terkait dengan dinamika nilai tukar maupun dari keseluruhan perekonomian. Salah satu hal yang dicermati adalah defisit neraca transaksi berjalan.
Oleh karena itu, pemerintah akan berkoordinasi untuk bisa memperbaikinya dengan mendukung ekspor dan mendorong pariwisata sebagai kegiatan yang bisa menghasilkan devisa untuk negara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
