Kamis 26 Jul 2018 13:57 WIB

Jokowi Minta Kepala Daerah Waspadai Inflasi Pangan

Daerah satu dengan daerah lainnya harus bisa saling mengisi kekurangan stok pangan

Rep: Debbie Sutrisno/ Red: Nidia Zuraya
Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) menyampaikan arahan pada Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2018 di Jakarta, Kamis (26/7).
Foto: Antara/Puspa Perwitasari
Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) menyampaikan arahan pada Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2018 di Jakarta, Kamis (26/7).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai bahwa tingkat inflasi Indonesia semakin membaik setiap tahunnya. Inflasi berhasil ditekan di bawah empat persen.

Pada 2015 inflasi berada di angka 3,35 persen. Kemudian di tahun 2016 angkanya turun menjadi 3,02 persen, dan pada 2017 meningkat menjadi 3,61 persen.

Capaian ini, menurut Presiden, didapat karena koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah semakin baik. Keberadaan satuan tugas (satgas) pangan pun, kata dia, membuat fluktuasi pangan yang kerap memberikan dampak negatif pada inflasi terjaga.

Baca juga, Terus Berlanjut, Gejolak Kurs Bisa Picu Inflasi 3,7 Persen

"Saya kira kalau ini kita teruskan kita akan memiliki inflasi yang stabil yang kita harapkan semakin tahun semakin turun semakin turun dan kita harapkan nanti (inflasi) di antara 1 dan 2, itu target kita. Sehingga seperti negara-negara yang maju stabilitas harga betul-betul bisa kita jaga," kata Jokowi dalam rapat koordinasi tim pengendali inflasi daerah (TPID), Kamis (26/7).

Untuk menjaga agar inflasi pangan tetap terjaga, Jokowi mengimbau kepala daerah melihat gejolak di lapangan. "Apakah jumlah dan permintaan pangan dari masyarakat masih cukup atau jusrtru tidak terpenuhi. Jika memang pangan di daerah tidak mencukupi permintaan masyarakat maka harus dipantau apakah ini karena pasokan atau persoalan distribusi," tuturnya.

photo
Komoditas Pangan Sumbang Inflasi

Koordinasi antardaerah, lanjut Jokowi, menjadi hal yang harus dilakukan setiap kepala daerah. Masing-masing daerah, menurut Jokowi, memiliki kelebihan dan kekurangan dalam masalah pangan.

"Misalnya, ketika satu daerah kekosongan beras maka kepala daerah yang bersangkutan bisa mengecek daerah mana yang memiliki stok lebih untuk mengirimkan pangan tersebut," papar Jokowi.

Dengan demikian, ungkap Jokowi, rakyat bisa menikmati pangan dengan harga terjangkau. "Jangan inflasi sudah tinggi, nggak ngerti, duduk manis di kantor," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut Jokowi juga menegaskan, masyarakat tidak akan merasakan dampak dari pertumbuhan perekonomian jika inflasi masih tinggi. Misalnya, kata dia, ketika perekonomian mampu berada di angka lima persen, tapi inflasinya sembilan persen, maka rakyat tekor empat persen.

"Yang benar itu pemerintah mampu menggenjot perekonomian di angka enam persen, sedangkan inflasi hanya dua persen. Itu baru rakyat akan merasakan apa yang namanya pertumbuhan ekonomi," tutur Jokowi.

Saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia baru mencapai 5,1 persen dan inflasinya 3,6 persen. "Masih ada ruang yang bisa kita nikmati. Semuanya harus mengerti masalah ini," kata Jokowi.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement