Jumat 20 Jul 2018 04:25 WIB

Sri Mulyani Merespons Rencana Penjualan Aset Pertamina

Pemerintah ingin menjaga neraca keuangan Pertamina tetap sehat.

Rep: Ahmad Fikri Noor/ Red: Nur Aini
Pembahasan RAPBN 2019. Menkeu Sri Mulyani mengikuti Sidang Kabinet Paripurna membahas RAPBN Tahun Anggaran 2019 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/7).
Foto: Republika/ Wihdan
Pembahasan RAPBN 2019. Menkeu Sri Mulyani mengikuti Sidang Kabinet Paripurna membahas RAPBN Tahun Anggaran 2019 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/7).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan terus menjaga neraca keuangan PT Pertamina tetap sehat. Hal itu menjadi respons Sri terkait dengan wacana penjualan aset-aset perusahaan pelat merah tersebut.

"Apa pun yang kita tetapkan, itu sudah mendengar dan membahas cukup detail dari aspek neraca (keuangan) Pertamina. Tapi pemerintah berkomitmen untuk membuat neraca Pertamina tetap sehat," kata Sri di kompleks parlemen, Jakarta pada Kamis (19/7).

Sri mengatakan, pemerintah akan melihat kebutuhan Pertamina secara utuh terkait kegiatan operasional di sektor hulu maupun hilir. Menurutnya, Pertamina bisa menghasilkan keuntungan dengan kondisi harga minyak dunia yang terus meningkat hingga kisaran 70 dolar AS per barel. Meski begitu, di sisi hilir, Pertamina juga akan menerima konsekuensi beban penugasan dari pemerintah terkait penyaluran BBM jenis Solar, Premium, serta gas elpiji 3 kilogram.

"Kita terus melakukan pengawasan, manajemen Pertamina melakukan kalkulasi, Menteri ESDM dan BUMN juga melihat dan melakukan verifikasi profil kinerja hulu dan hilirnya serta apa konsekuensi dari subsidi yang harus kita bayarkan," katanya.

Selain itu, Menkeu juga mendorong manajemen Pertamina terus melakukan perbaikan dan meningkatkan efisiensi. Hal itu, ujarnya, agar Pertamina menjadi badan usaha yang sehat.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement