REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo mengatakan riset mengenai akuntansi keuangan negara atau sektor publik masih jarang dilakukan di Indonesia. Karena itu ia mendorong berbagai pihak untuk menggalakkan riset mengenai sektor akuntansi publik sekaligus dana dan remunerasi dari riset itu.
"Akuntansi semakin penting bagi sektor privat maupun sektor publik. Riset untuk akuntansi sektor publik masih rendah, apalagi literasinya," kata Mardiasmo dalam peresmian Perpustakaan Riset BPK di Jakarta, Kamis (28/6).
Ia juga menyoroti bahwa perhatian dunia internasional terhadap sektor akuntansi publik atau pemerintahan terus meningkat. Indonesia, kata Mardiasmo, termasuk yang terdepan di sektor akuntansi keuangan negara karena telah menerapkan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual sejak 2015.
Mardiasmo, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), berharap peresmian Perpustakaan Riset Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara dapat menjawab urgensi pengembangan dan penelitian di bidang akuntansi sektor publik dan mendorong literasi.
"Yang ahli akuntansi di bidang keuangan negara sangat sedikit. Perpustakaan riset juga menjadi pintu masuk agar mahasiswa juga tertarik pada keuangan negara," kata dia.
Perpustakaan riset BPK menyediakan data, informasi, dan pengetahuan mengenai keuangan sektor publik yang terdiri atas 21.852 eksemplar buku dengan 17.410 judul buku dan jurnal digital.
Perpustakaan riset tersebut juga mendukung pelayanan BPK untuk kebutuhan referensi. Selama tiga tahun terakhir, BPK telah melayani 217 permintaan data yang terdiri dari penulisan skripsi 161 permintaan, penulisan tesis 44 permintaan, dan penulisan disertasi 12 permintaan.
Mardiasmo juga mendorong peran IAI dalam mengembangkan akuntansi sektor publik, salah satunya melalui penyelenggaraan ujian sertifikasi ahli akuntansi pemerintahan.