REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kecuk Suhariyanto berharap peningkatan impor barang modal pada Januari-Mei 2018 dapat digunakan untuk meningkatkan investasi.
Ia mengungkapkan, bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, maka impor barang modal mengalami peningkatan 3,18 miliar dolar AS atau naik 33,73 persen.
Kenaikan tersebut dinilai lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan yang dialami nilai impor barang konsumsi pada periode yang sama dan bahan baku/penolong yang masing-masing meningkat sebesar 1,55 miliar dolar AS (27,75 persen) dan 10,68 miliar dolar AS (22,59 persen).
Menurut dia, melesatnya impor barang modal seperti mesin dan alat kelistrikan merupakan hal yang lumrah di tengah-tengah fokus pemerintah menggenjot investasi.
"Diharapkan dengan terbenahinya infrastruktur di Tanah Air, maka ke depannya tingkat investasi di berbagai daerah di Nusantara juga dapat ikut melesat," ujarnya, Senin (25/6)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan kenaikan nilai impor pada Mei 2018 akan mendukung kegiatan investasi di sektor produksi. "Kenaikan impor ini untuk menunjang sektor produksi," katanya dalam jumpa pers perkembangan APBN di Jakarta, Senin.
Sri Mulyani mengatakan impor yang tercatat pada periode ini kebanyakan merupakan bahan modal maupun bahan baku yang dibutuhkan untuk mendorong produksi di berbagai sektor ekonomi.
Untuk itu, apabila porsi impor ini dikurangi dalam jangka pendek, maka dampaknya berpotensi mengganggu kinerja investasi dan menekan pertumbuhan ekonomi.
Baca juga, Impor Melonjak, Defisit Neraca Dagang Makin Lebar.
Secara terpisah, Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Novani Karina Saputri menyatakan rencana Bank Indonesia (BI) untuk menaikkan suku bunga bakal berpengaruh kepada investasi di sektor riil nasional.
Selain itu, Novani juga mengutarakan harapannya agar peluncuran Online Single Submission (OSS) beberapa waktu lalu dapat efektif untuk meningkatkan kemudahan berinvestasi dengan menyederhanakan regulasi pendaftaran untuk berinvestasi di Tanah Air. "Penerapan OSS seharusnya efektif untuk memotong jalur birokrasi terkait perizinan," paparnya.
Menurut dia, birokrasi yang panjang menghabiskan banyak waktu dan biaya seringkali dikeluhkan oleh para investor, baik dalam maupun luar negeri.
Saat ini, lanjutnya, ada 69 regulasi untuk pendaftaran menjadi bisnis legal, yang masih diikuti dengan adanya izin bangunan, izin gangguan (masih diberlakukan di beberapa daerah). Hal ini berdampak pada minat investor di awal untuk membuka bisnis di Indonesia.
"Hasil penelitian kami menunjukkan, seharusnya ada dokumen yang digabung dan ditiadakan dalam proses pengurusan perizinan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika