REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan enggan berkomentar lebih dalam terkait laporan BPK yang memberikan predikat disclaimer kepada KKP. Luhut hanya mengatakan, pihaknya sudah berbicara dengan Menteri KKP, Susi Pudjiastuti untuk memperbaiki laporan.

Luhut tak menampik bahwa kementeriannya juga semasa masa transisi dari menteri sebelumnya ke kepemimpinannya juga sempat mengantongi predikat disclaimer dari BPK. Hanya saja, kata Luhut pembenahan tersebut perlu dilakukan.

"Insyaallah tahun depan ndak lagi. Saya sudah beritahu juga, BPK juga sudah beritahu. Kita kan gak sempurna semua. BPK Kasih rekomendasi, ya kita perbaiki," ujar Luhut di Kantornya, Rabu (6/6).

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau disclaimer pada hasil audit Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Menteri KKP, Susi Pudjiastuti sudah memberian penjelasan kepada BPK terkait kondisi KKP. Ia menilai, BPK tidak mempertimbangkan penjelasan dirinya sehingga tetap ada nilai disclaimer.

"Saya sudah jelaskan semuanya. Namun kelihatannya semua respons kita tidak dihitung atau tidak dimasukkan atau tidak bisa dimasukkan. Saya tidak tahu persoalannya," ujar Susi pekan lalu.

Susi menambahkan bahwa pihaknya sudah berupaya melakukan efisiensi di KKP. Selama tiga tahun sejak 2015, anggaran yang dikembalikan ke negara mencapai Rp 8,3 triliun.

Bahkan penghematan anggaran juga kembali dilakukan di tahun ini. Diperkirakan anggaran yang dikembalikan ke negara mencapai Rp 1,8 triliun di tahun ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika