REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan akan melakukan media antara manajemen Garuda Indonesia dan Asosiasi Pilot Garuda Indonesia (APGI) pekan depan. Persoalan antara Garuda Indonesia dan Asosiasi Pilot memunculkan adanya ancaman mogok pilot.
Luhut menjanjikan persoalan antara Garuda Indonesia dan para pilotnya tidak bakal berlarut-larut. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sudah membentuk tim rekonsiliasi yang terdiri dari manajemen Garuda Indonesia, Kementerian BUMN, dan Kementerian Perhubungan.
Tim ini akan mendengarkan apa masukan dan permintaan dari pihak asosiasi pilot garuda. “Kami sudah buat task force-nya sehingga kami harap time table ini, kami akan mulai hari ini, besok, lusa, setelah 26 setelah lebaran juga,” kata Luhut di Kantornya, Rabu (6/6).
Dengan jadwal yang sudah ditetapkan, Luhut menerangkan, tim akan dapat membuat kesimpulan rekomendasi pada pekan pertama Juli. “Mereka apa ini (keinginannya) kepada menteri bumn untuk menyelesaikan masalah ini," ujar dia.
Luhut juga mengatakan Kementerian Kemaritiman sudah berkordinasi dengan Menteri BUMN Rini Soemarno untuk menemukan titik temu dari persoalan ini. "Bu rini telpon saya, tanya dan saya jelaskan. Beliau terima. Saya bilang, bu rini ambil alih saja. Baik-baik kok koordinasi kita," ujar Luhut.
Persoalan hubungan antara pilot dan pihak manajemen dimulai dari RUPS yang tidak melibatkan pertimbangan pilot dalam mengambil keputusan pengangkatan direktur. Presiden Asosiasi Pilot Garuda Indonesia (APG) Captain Bintang Hardiono menjelaskan banyak BOD dari Garuda saat ini yang berlatar belakang dari bankir sehingga secara mekanisme keselamatan terbang dan teknis tidak menjadi prioritas dari manajemen.
Bintang menyebut, salah satu kebijakan yang bertentangan dengan para pilot dan karyawan adalah meniadakan mobil jemputan untuk kru kabin. Dari kebijakan tersebut, ia menyebutkan, mulai bermunculan kasus kecelakaan yang menimpa para kru.
Kebijakan lainnya yang ditentang karyawan adalah penggeseran jam kerja saat bulan puasa pada 2017, pemotongan hak berupa tidak ada lagi kenaikan gaji berkala per tahunnya atas alasan efisiensi, dan pemangkasan jam terbang pilot yang berdampak pada besaran penghasilan.
Salah satu tuntutan dari asosiasi karena persoalan ini adalah perombakan direksi. Perombakan direksi dinilai oleh asosiasi perlu dilakukan agar kedepannya Garuda Indonesia lebih baik lagi.
Direktur Utama Garuda Indonesia Pahala Mansuri saat bertandang ke Kantor Kemaritiman pada Rabu (6/6) hari ini menjelaskan terkait tuntutan pergantian direksi bukan kewenangan manajemen. Ia menilai keputusan tersebut berada di tangan Menteri BUMN, Rini Soemarno.
"Wah kalau itu mesti ditanya ke Kementerian BUMN. Kalau pihak dari kami rasanya, ya, itu kewenangan di Kemen BUMN,” ujar Pahala.
Terkait efisiensi yang dilakukan manajemen sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan oleh pihak asosiasi disanggah oleh Pahala. Sebab, efisiensi akhirnya membawa dampak positif dari kondisi keuangan Garuda.
"Saya rasa harga saham tidak bisa lihat dari situ, tetapi yang bisa kita lihat kinerja perusahaan itu terus membaik,” kata dia.
Dari sisi keuangan triwulan I membaik 36 persen dibandingkan tahun lalu. “Dari kelancaran operasional pun, lebih baik dibandingkan tahun lalu. Jadi kita lihat sih indikator menunjukkan perbaikan," ujar Pahala.
Ikuti Whatsapp Channel Republika