REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, perkembangan sektor keuangan Indonesia telah jauh berkembang dibandingkan dengan kondisi sebelum krisis moneter 1997-1998. Sri mengatakan, saat itu Indonesia belum memiliki institusi pengawas sektor keuangan yang independen.
"Sekarang, Bank Indonesia memiliki independensi dan tujuan untuk menjaga stabilitas nilai tukar maupun inflasi. Mereka punya bauran kebijakan yang dulu mereka tidak punya," ujar Sri di kantor Kementerian Keuangan, Selasa (22/5).
Selain itu, saat ini terdapat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bertugas mengawasi industri keuangan secara independen, profesional, dan kredibel. Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) itu mengatakan, OJK bertugas memantau perusahaan yang bermasalah dan menganalisis penyebabnya.
Baca juga, Habibie: Sasaran Reformasi Belum Tercapai
Tata kelola dari perusahaan-perusahaan tersebut juga semakin transparan. Hal ini lantaran banyak dari institusi tersebut sudah terdaftar dalam bursa saham.
"Banyak institusi ini sudah listed company dan mereka melakukan publikasi dari keseluruhan neracanya. Dari sisi itu sudah berbeda sekali," ujarnya.
Pengelolaan APBN juga diklaim lebih kredibel dengan sistem i-account. Dengan adanya undang-undang keuangan negara, Sri mengaku, kini terdapat rambu-rambu mengenai batasan jumlah defisit dan utang yang boleh dilakukan pemerintah.
"Saat ini kita juga punya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Jadi, dari sisi setting 20 tahun lalu, banyak bisa dilakukan penyelewengan atau tata kelola yang buruk bisa berjalan secara luas," kata Sri.
Nilai tukar rupiah saat ini juga berubah menjadi fleksibel. Artinya, ketika perekonomian berkembang positif, rupiah bisa menguat. Namun, jika kondisi keuangan global bergejolak, rupiah juga bisa mengalami tekanan.
Kendati saat ini rupiah sedang tertekan, Sri mengaku pemerintah bersama BI dan OJK terus menjaga stabilitas moneter baik untuk jangka menengah maupun panjang. "Ada //range// yang kami jaga supaya kami, pemerintah, BI, OJK bisa memastikan sektor keuangan tetap sehat dan Indonesia bisa tumbuh dengan //sustainable//. BI bisa melakukan stabilisasi apabila diperlukan. Ini mekanisme yang berbeda dari 20 tahun lalu," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika