REPUBLIKA.CO.ID, SRAGEN -- Pemerintah Kabupaten Sragen memprotes kebijakan pemerintah pusat terkait impor beras tambahan sebesar 500 ribu ton. Wakil Bupati Seagen, Dedy Endriyanto menilai kebijakan impor beras tak tepat lantaran panen di sejumlah wilayah termasuk Sragen masih terus berlangsung.

"Ironis kalau pemerintah pusat kembali impor beras di saat panenmasih berlangsung. Untuk kepentingan siapa?," kata Dedy kepada Republika.co.id, Sabtu (19/5).

Kebijakan impor beras juga diprotes Tani Rukun Makmur Desa Bandung, Ngrampal, Sragen. Kebijakan impor tersebut dinilai sebagai ketidakberpihakan Pemerintah pada petani di tengah produksi pertanian nasional yang surplus. Pada saat yang bersamaan, pemerintah justru mengurangi subsidi pupuk dan subsidi benih.

"Saat panen harga jatuh sedangkan Bulog beli di bawah harga pasaran, pemerintah ini tak berpihak pada petani saat panen pemerintah mengambil kebijakan impor. Kita ini surplus," kata Suwarto salah satu anggota Tani Rukun Makmur Sragen.

Ia menjelaskan saat ini, sebagaian petani di Sragen tengah panen dengan harga Rp 4.200 per kg gabah kerih panen. Suwarto hanya berharap pemeritah tak melakukan impor beras. Selain itu, subsidi pupuk dan benih diharapkan tetap berlangsung sehingga bisa swasembada beras.

Ikuti Whatsapp Channel Republika