REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perdagangan menyebutkan tambahan importasi beras 500 ribu ton yang diputuskan dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bertujuan untuk stabilisasi harga dan memperkuat stok. Dengan tambahan itu, maka sudah ada 1 juta ton beras impor pada tahun ini.

"Mudah-mudahan (menstabilkan harga), kalau cukup," kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan ditemui di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (18/5).

Ia mengatakan, keputusan impor beras tersebut diambil menurut kebutuhan sementara yang ditetapkan dalam rakortas yang juga menyebutkan bahwa pasokan masih kurang.

"Harga masih di atas, serapan Bulog kecil. Petani mungkin menjualnya tidak ke Bulog karena dibatasi HPP (harga pembelian pemerintah)," kata Oke.

Ia melanjutkan bahwa dengan HPP dinaikkan 10 persen hingga 20 persen juga masih belum mampu menyerap karena harga gabah yang tinggi."Kalau sudah tinggi berarti rebutan. Kalau rebutan berarti yang diperebutkan kurang," ucap Oke.

Sebelumnya, pemerintah membenarkan adanya tambahan importasi beras sebanyak 500 ribu ton yang didatangkan dari Vietnam dan Thailand, yang diputuskan dalam Rapat Koordinasi di Kantor Menteri Koordinator Perekonomian.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita membenarkan pemberitaan pada laman The Voice Of Vietnam Online (vov.vn), yang menyebutkan bahwa Perum Bulog telah menandatangani kontrak untuk melakukan pembelian beras sebanyak 300 ribu  ton dari Vietnam dan 200.000 dari Thailand.

"Iya, betul. Itu pemasukan April hingga Juli 2018," kata Enggartiasto, di Jakarta, Senin (14/5).

Pada awal 2018, pemerintah juga telah memutuskan untuk mengimpor beras dari Vietnam dan Thailand sebanyak 500 ribu ton untuk memperkuat stok pemerintah dan menekan harga komoditas tersebut yang pada saat itu mencapai Rp13 ribu per kilogram.

Impor beras ini menuai kritik dari beragam kalangan karena dilakukan pada saat masa panen.  "Ditengah panen raya dan produksi yang meningkat, kok malah impor? Pantas tidak?," kata Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indnesia (HKTI) Kabupaten Cirebon, Tasrip Abu Bakar, saat dihubungi Republika.co.id, Kamis (17/5).

Tasrip mengatakan, produksi panen petani di Kabupaten Cirebon saat ini rata-rata mengalami kenaikan sekitar sepuluh persen. Yakni dari 5,5 ton per hektare pada tahun lalu menjadi 6,1 ton per hektare pada tahun ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika