REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menilai, kualitas pelaporan keuangan pemerintah Indonesia masih rendah. Padahal situasi ini dapat menjadi peluang terjadinya tindak pidana korupsi.
"Terutama korupsi di sejumlah pemerintahan daerah," kata Ketua Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik (IAI KAPd) Pusat, Nunuy Nurafiah di Graha Widyaloka Universitas Brawijaya (UB) Malang, Kamis (3/5).
Menurut Nunuy, IAI sebenarnya sudah menentukan standar kualitas pelaporan keuangan atau akuntansi pemerintah ke dalam lima level. Namun, belum ada pemerintah daerah yang menyentuh level lima atau terbaik. Hingga saat ini, hampir sebagian besar pemerintahan Indonesia di kabupaten/kota baru bisa mencapai level tiga dan dua.
Nunuy menilai, kualitas laporan keuangan sangat penting untuk memitigasi terjadinya korupsi. Hal ini karena laporan keuangan merupakan bentuk dari transparansi pemerintah terhadap masyarakat. Untuk itu, pihaknya menginginkan agar transparansi kepada publik semakin kuat dengan pelaporan keuangan.
Agar hal itu dapat terwujud, dia berpendapat, peran dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus ditingkatkan dalam melakukan pemeriksaan. Kemudian auditor didorong untuk selalu memonitor dan melakukan pemeriksaan terhadap pelaporan keuangan itu. Dengan demikian, kualitas pelaporan keuangan bisa berjalan dengan baik.
Di sisi lain, dia juga meminta kepada para akuntan untuk aktif melakukan riset. Tujuannya, agar mereka mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam mewujudkan pelaporan yang berkualitas. Kemudian hasil riset tersebut dapat diterapkan menjadi dasar regulasi nantinya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
