Senin 30 Apr 2018 23:17 WIB

Ini Empat Kebijakan BI Jaga Stabilitas Kurs Rupiah

BI akan terus memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah.

Rep: Iit Septyaningsih/ Red: Andri Saubani
Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo memaparkan penjelasan saat konferensi pers terkait langkah BI dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di Jakarta, Kamis (26/4).
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo memaparkan penjelasan saat konferensi pers terkait langkah BI dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di Jakarta, Kamis (26/4).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) menyatakan, akan terus mengoptimalkan pembauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. Hal itu untuk menjaga stabilitas makroekonomi serta sistem keuangan.

"BI akan terus memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamentalnya dengan tetap mendorong mekanisme pasar. Maka, BI menempuh empat langkah kebijakan sebagai berikut," ujar Gubernur BI Agus Martowardojo kepada wartawan usai Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), di Jakarta, Senin, (30/4).

Kebijakan pertama, kata dia, BI akan senantiasa berada di pasar untuk memastikan tersedianya likuiditas dalam jumlah memadai. Baik valas maupun rupiah, serta berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk mendorong lindung nilai atau hedging.

Kedua, bank sentral akan terus memantau perkembangan perekonomian global dan dampaknya terhadap perekonomian domestik. Lalu ketiga, BI berencana memperkuat 2nd line of defense bersama dengan institusi eksternal terkait.

"Keempat, apabila tekanan terhadap nilai tukar terus berlanjut serta berpotensi menganggu stabilitas perekonomian. Bank Indonesia tidak menutup ruang bagi penyesuaian suku bunga kebijakan BI 7-day Reverse Repo Rate," tegas Agus.

Ia mengatakan, kebijakan tersebut nantinya dilakukan secara berhati-hati, terukur, dan bersifat data dependence. Hal itu mengacu pada perkembangan data terkini maupun perkiraan ke depan.

"Kita sudah koordinasi dengan lembaga terkait seperti Kementerian BUMN dan Kementerian Koordinator Perekonomian untuk meyakinkan likuiditas valas tersedia. Kita juga akan lakukan lelang swap untuk pastikan likuditas rupiah ada," tutur Agus.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement