REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) menyatakan mulai 2018 akan mulai fokus melakukan pembiayaan ke sektor pertanian. Hal ini merupakan salah satu dari pengejawantahan Nawacita Pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Direktur Utama LPDB-KUMKM Braman Setyo menyatakan salah satu yang dilirik lembaganya adalah pembiayaan dana bergulir ke sektor usaha pengelolaan kopi. Bantuan perkuatan modal usaha bagi UMKM Kopi ini diharapkan bisa meningkatkan nilai ekspor kopi Indonesia.
Berdasarkan data LPDB, Indonesia menempati posisi ke-4 dari 10 negara penghasil kopi terbesar di dunia setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia. Namun nilai ekspor kopi masih rendah. Pada tahun 2016 nilai ekspor kopi Indonesia hanya sebesar 1,36 miliar dolar AS.
"Makanya saya mengundang dinas untuk mendorong pemerintah daerah mengajukan pelaku usaha kopi dari tempatnya masing-masing," tutur dia, dalam acara diskusi publik dengan tema “Potensi Pembiayaan LPDB-KUMKM ke Sektor Usaha Pengelolaan Kopi Asli Indonesia” di Jakarta, Kamis (26/4).
Salah satu wilayah, yang menurut Braman akan menjadi pilot project adalah Provinsi Jambi. Alasannya kopi asal daerah tersebut memiliki kualitas tinggi sehingga sangat potensial untuk masuk ke pasar luar negeri. Saat ini kopi Jambi masuk pasar Amerika Serikat dan Australia.
Ia pun meminta Dinas Koperasi dan UMKM setempat untuk mensosialisasikan cara pengaksesan pinjaman dari LPDB-KUMKM. Pelaku usaha kopi juga berkoordinasi dengan Dinas Koperasi atau membentuk wadah agar mudah mengakses pembiayaan LPDB-KUMKM
Kepala Dinas Perkebunan Jambi, Agus Rizal mengungkapkan industri kopi, baik dari hulu hingga hilir tumbuh pesat seiring meningkatnya minat masyarakat untuk mengonsumsi kopi lokal. Namun pihaknya berharap usaha kopi ini bisa menciptakan nilai tambah bagi UKM maupun petani kopi itu sendiri.
Dia mengatakan kendala utama yang dihadapi UKM Kopi selain kurangnya tempat menjemur dan penampungan, juga yang tidak kalah penting adalah modal usaha. Karena itu, dukungan pembiayaan dana bergulir dari LPDB-KUMKM sangat dibutuhkan.
“Kita sudah hubungkan ke BPD untuk pinjam, mudah-mudahan ada hubungan dengan LPDB. Satu koperasi sudah kerjasama dan keluar kredit Rp 200 juta,” ungkap Agus.
Di tempat yang sama, Ketua Rumah Kreatif Ne'No Rina Safitri menyatakan industri kopi di wilayahnya belum tersebntuh pembiayaan LPDB. Adapun bila kesulitan modal, pelaku usaha kopi Jambi selama ini memanfaatkan program wirausaha pemula (WP) dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, maupun Kementerian Koperasi dan UKM.
“Itupun tidak bisa semua, karena harus melalui proses kurasi,” sebutnya.
Produk kopi yang dihasilkan dari tangan para pelaku UKM ini ada yang sudah dipasarkan di luar negeri. Dari segi pasar, Rina mengakui pihaknya tidak kesulitan, hanya saja modal usaha sangat mereka dibutuhkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
