REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Waskita Karya (Persero) Tbk membagikan dividen sebesar Rp 776,34 miliar atau sebesar 20 persen dari laba bersih yang diraih pada Tahun Buku 2017.
Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), Waskita Karya mencatatkan kinerja yang masih relatif baik dengan perolehan total nilai kontrak dalam pengerjaan Rp 138,11 triliun, pendapatan usaha Rp 45,21 triliun, dan laba bersih Rp 4,20 triliun.
"Waskita posisi saat ini cukup berat untuk mempertahankan posisinya sebagai market leader di industri konstruksi. Dari sisi penjualan, kami mencapai Rp 45 triliun, yang lain di bawah Rp 20 triliun," kata Direktur Utama PT Waskita Karya saat itu M Choliq di Gedung Waskita, Jakarta, Jumat (6/4).
Pada tahun lalu, perusahaan dengan kode saham WSKT itu membukukan laba bersih sebesar Rp 3,88 triliun atau naik dibandingkan laba bersih 2016 sebesar Rp 1,71 triliun.
Total aset yang dimiliki perseroan pada 2017 sebesar Rp 97,90 triliun, total liabilitas Rp 75,14 triliun, total ekuitas Rp 22,75 triliun, dan nilai kontrak baru Rp 55,83 triliun.
Cadangan wajib yang dimiliki sebesar 11,44 persen atau senilai dengan Rp 443,94 miliar. Sekitar Rp 2,66 triliun atau sebesar 68,56 persen dari laba bersih menjadi saldo yang belum ditentukan penggunaannya.
RUPST juga memutuskan dana hasil right issue sebesar Rp 5,29 triliun yang digunakan biaya penawaran umum sebesar Rp 37,32 miliar, selebihnya untuk membiayai proyek jalan tol dan proyek transmisi 500kv Sumatra.
Dana hasil obligasi PUB II Tahap I sebesar Rp 2 triliun digunakan untuk biaya penawaran umum sebesar Rp 5,09 miliar dan selebihnya digunakan sebagai modal kerja (70 persen), sisanya 30 persen untuk investasi pada PT WTR dan PT WKR berupa setoran modal.
Selain itu, dana hasil obligasi PUB II Tahap II tercatat sebesar Rp 900 miliar digunakan untuk biaya penawaran umum sebesar Rp 1,58 miliar, dan selebihnya sebanyak 80 persen digunakan sebagai modal kerja, dan 20 persen untuk investasi dan pembiayaan proyek jalan tol.
Dana hasil obligasi PUB II Tahap III sebesar Rp 1,65 triliun digunakan untuk pembiayaan penawaran umum sebesar Rp 2 miliar, dan selebihnya digunakan sebagai modal kerja.
Dana hasil obligasi PUB III Tahap I sebesar Rp 3 triliun digunakan untuk biaya penawaran umum sebesar Rp 6,2 miliar, dan selebihnya sebanyak 80 persen digunakan sebagai modal kerja, 16 persen sebagai investasi dan pembiayaan proyek jalan tol, dan empat persen untuk investasi dan pembiayaan proyek realty.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
