Jumat 06 Apr 2018 13:04 WIB

Pekerja Migran Harus Didorong Manfaatkan KUR

KUR juga bisa dimanfaatkan pekerja migran dan keluarganya sebagai modal usaha.

Rep: Halimatus Sa'diyah/ Red: Andi Nur Aminah
Penyaluran kredit usaha rakyat (KUR)
Foto: republika/mardiyah
Penyaluran kredit usaha rakyat (KUR)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) meminta pemerintah untuk mendorong pekerja migran agar memanfaatkan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR). Peneliti CIPS Imelda Freddy mengatakan, KUR dapat dimanfaatkan pekerja migran untuk membiayai keberangkatannya ke negara tujuan ataupun untuk wirausaha produktif.

Ia menjelaskan, penggunaan KUR untuk pembiayaan keberangkatan pekerja migran ke negara tujuan dapat mengurangi ketergantungan mereka kepada perusahaan pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS). Terutama, PPTKIS yang suka membebankan pungutan di luar ketentuan. Sebab, berdasarkan pengamatan CIPS, proses menunggu keberangkatan adalah fase terberat yang harus dihadapi para pekerja migran.

Selain itu, Imelda melanjutkan, KUR juga bisa dimanfaatkan oleh pekerja migran dan keluarganya sebagai modal usaha produktif untuk meningkatkan kemandirian mereka.

Namun, sayangnya, penggunaan KUR oleh pekerja migran yang tercatat hingga saat ini masih minim. Data dari Kementerian Koordinator Perekonomian pada 2017 menunjukkan realisasi penyaluran KUR untuk penempatan pekerja migran hanya mencapai Rp 300 miliar. Sementara, KUR mikro sebesar Rp 65,2 triliun dan KUR ritel sebesar Rp 31,2 triliun.

"Jumlah KUR yang disalurkan untuk keperluan pekerja migran jauh lebih kecil dari pada KUR mikro dan KUR ritel, ujar Imelda, lewat keterangan tertulis, Jumat (6/4).

Ia menyebut, minimnya pengetahuan menjadi penyebab masih sedikitnya pekerja migran yang mengakses KUR. Karena itu lah, para pekerja migran perlu mendapatkan sosialisasi dan pengetahuan terkait KUR. Kegiatan sosialisasi ini, menurut Imelda, sebaiknya dilakukan oleh aparat desa dalam bentuk program pembinaan yang terintegrasi dengan bank atau lembaga keuangan lainnya.

Selain mengenai KUR, Imelda mengatakan, sosialisasi mengenai literasi keuangan dan wirausaha juga diperlukan agar mereka bisa memanfaatkan remitansi yang dihasilkan dengan baik. "Pemerintah perlu menggandeng lebih banyak pihak swasta seperti bank dan penyedia jasa keuangan yang lain untuk mendukung program KUR untuk pembiayaan pekerja migran," ujarnya. 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement