REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan pemerintah akan merevisi daftar proyek infrastruktur yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional, apabila konstruksi belum dilakukan hingga triwulan III-2019.
"Kriterianya begini, kalau konstruksi belum dimulai pada kuartal tiga 2019, maka kita drop," kata Darmin saat ditemui di di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (16/3).
Darmin mengatakan, sebelum pemerintah mengeluarkan Perpres terbaru mengenai infrastruktur yang keluar dari PSN, saat ini sedang dilakukan evaluasi mendalam mengenai kelangsungan proyek-proyek tersebut.
"Kita review mana yang sudah financial close, dan yang tidak mungkin (dilanjutkan), kalau kita lihat perkembangan hingga akhir kuartal tiga 2019, karena setelah itu pemerintahan berakhir," katanya.
Baca juga, Ambruknya Infrastruktur, Melonjaknya Utang Luar Negeri. ,
Meski demikian, Darmin belum mau mengungkapkan proyek-proyek yang akan dikeluarkan dari PSN, termasuk penerbitan Perpres yang masih menunggu seusai Presiden melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.
Pemerintah telah menetapkan sebanyak 245 proyek infrastruktur masuk PSN plus dua program unggulan yang mencakup proyek ketenagalistrikan dan industri pengembangan pesawat terbang.
Daftar prioritas itu meliputi proyek di berbagai bidang seperti jalan tol, perkeretaapian, pelabuhan, ilmu pengetahuan dan teknologi, ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi, air minum, limbah dan bendungan serta energi asal sampah.
Pemerintah pernah melakukan evaluasi mengenai PSN dan menghapus lima proyek dari daftar yaitu "High Voltage Direct Current" (HVDC), PLTU Mulut Tambang Sumatera Selatan 9 dan 10, PLTA Karangkates IV (2×50 MW), PLTA Kesamben (37 MW) dan PLTA Lodoyo (10 MW).
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo pada awal Januari 2018 meresmikan tiga infrastruktur yang masuk PSN di Nusa Tenggara Timur yaitu Bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara dan PLBN Motamasin di Kabupaten Malaka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika