REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perum Bulog menyatakan, pasokan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mengalami kekurangan hingga mencapai 27 ribu ton pada bulan ini. Meski begitu Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdalifah Machmud menilai, hal itu tidak perlu dikhawatirkan. Ia mengatakan, hal itu bukan peristiwa baru dan Bulog tetap bisa melakukan tugas untuk menjaga harga beras di pasaran.

"Tidak (perlu khawatir). Tahun-tahun yang lalu juga seperti itu //kok//. Kalau misalnya, Bulog kehabisan stok CBP dia bisa pakai stoknya untuk melakukan tugas-tugas dari pemerintah," ujar Musdalifah ketika dihubungi Republika.co.id, Rabu (14/3).

Musdalifah mengatakan, Bulog memiliki stok beras komersil yang bisa dipakai untuk menjalankan tugas dari pemerintah. Ia menjelaskan, Bulog juga harus mempertanggungjawabkan kinerja di tahun sebelumnya. Oleh karena itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit kepada Bulog.

"Itu nanti BPK yang mengaudit baik itu bukti penjualan dan harga pada saat itu bagaimana," ujarnya.

Ia mengatakan, anggaran yang belum terbit ketika stok CBP sudah minus pun bukan pertama kali ini terjadi. Hal itu karena Bulog harus melalui mekanisme tersebut. Mekanismenya sudah berjalan bertahun-tahun jadi bukan hal baru. Jadi CBP itu memang sering terjadi seperti ini.

"CBP sudah habis, minus dan dananya belum terbit itu sudah biasa," ujar Musdalifah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika