REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan perbincangan dengan sejumlah petani yang telah mendapatkan sertifikat hak lahan guna perhutanan sosial. Salah satunya, seorang ibu-ibu petani yang mengaku bahwa dia dan kelompok tani kesulitan mendapatkan pupuk berkualitas.
Dia mendekati Jokowi setelah rekan-rekan yang lain diminta pendapat mengenai program kehutanan sosial yang telah berjalan dalam beberapa bulan terakhir. "Pupuk mahal pak, dan barangnya susah," ujar ibu petani tersebut, tanpa memperkenalkan nama, ketika ditanya Jokowi mengenai keluhan di lapangan, Jumat (9/3).
Mahalnya pupuk, lanjut petani dari Blitar ini, dikarenakan jumlah pupuk di pasaran mulai langka. Akibatnya distributor langsung menaikan harga pupuk dari biasanya.
Mendengar curhatan tersebut, Jokowi pun agak kaget. Menurutnya, sejauh ini PT Pupuk Indonesia telah memproduksi pupuk dalam jumlah banyak untuk disalurkan kepada petani di seluruh Indonesia. "Ini yang harus dicari, ke mana barang itu. Tadi di kebun itu saya sampaikan, ini suaranya petani bahwa pupuknya, barangnya enggak ada," ujar Jokowi usai mendapat curhatan.
Sugiyem, petani dari Tuban, menceritakan hal lain di luar pupuk. Dia justru berterimakasih karena saat ini pemerintah secara masif memberikan pinjaman kepada petani melalui kredit usaha rakyat (KUR). Selama ini Sugiyem mengaku kerap meminjam uang dari tengkulak untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut berdampak pada hasil tani yang harus dijual lebih murah kepada tengkulak, di mana harganya cukup jauh dari pasaran.
Jika harga jual jagung di pasaran bisa mencapai Rp 3.500 per kilogram, ketika di jual ke tengkulak maka harganya hanya bisa maksimal Rp 3.000 per kilogram. Dalam pemberikan surat keterangan hak guna kehutanan sosial ini, hadir pula puluhan petani dari Blitar yang beberapa tahun lalu sempat berjalan hingga ke Jakarta guna mendapat hak atas tanah yang selama ini mereka garap.
Suwito salah satunya, mengaku senang dengan pemberian hak guna lahan ini. Dia mengatakan, dulu ketika tiba di Jakarta para petani Blitar hanya diberi janji tanpa aksi nyata pemerintah. "Ndak dapat (tanah)," kata Suwito ketika ditanya Jokowi atas hasil kerja kerasnya jalan kaki dari Blitar ke Jakarta.
Suwito pun berterimakasih karena saat ini pemerintah telah memberikan hak untuk mengelola hutan sosial. Meski jumlah luas tanah per kepala keuarga belum terlalu besar, namun dia bersyukur karena akhirnya mendapatkan kepastian atas tanah yang digunakan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika